Pelabuhan Patimban dalam Radar Pertahanan: Komisi I Tekankan Sistem Pengamanan Terpadu

“Kita butuh sistem yang bukan hanya mencatat, tetapi juga merespons. Baik terhadap ancaman konvensional maupun non-konvensional,” ungkapnya.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, serta sejumlah anggota Komisi I lainnya, seperti Elita Budiati, Sabam Rajagukguk, dan Mahfudz Abdurrahman. Dalam kesempatan itu, Dave kembali menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga Patimban.

Menurutnya, pengamanan objek vital nasional tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan otoritas pelabuhan menjadi fondasi utama.

“Integrasi komando, komunikasi, dan dukungan logistik adalah kunci. Pengamanan tidak bisa berdiri sendiri,” katanya.

Lebih jauh, Dave menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR tidak berhenti pada kunjungan lapangan. Ia memastikan bahwa hasil temuan di daerah akan menjadi dasar dalam mendorong kebijakan serta alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan riil satuan teritorial.

“Kami ingin postur pertahanan di wilayah barat Indonesia semakin kokoh, sejalan dengan dinamika ancaman dan kepentingan strategis nasional,” pungkasnya.

Melalui penguatan sistem pengamanan Pelabuhan Patimban dan objek vital lainnya, Komisi I DPR RI berharap tercipta pertahanan wilayah yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan demi menjaga stabilitas nasional. (A18)

Sumber: Parlementaria