Tak berhenti di situ, Andri menduga kuat ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi isu tersebut. Ia mengisyaratkan adanya keterlibatan organisasi masyarakat (Ormas) serta anggota DPRD yang diduga ikut bermain di balik layar.
“Kami menduga unggahan-unggahan ini bukan murni kritik, tapi ada kepentingan politik dan ekonomi di baliknya. Bahkan sempat ada aksi demonstrasi di Jakarta menuntut penangkapan klien kami,” ungkap Andri.
Lebih jauh, ia mengklaim bahwa demonstrasi dan unggahan tersebut menjadi alat pemerasan, menyebut kliennya kerap dikenai pungutan liar oleh pihak tertentu.
“Kami meminta polisi bertindak tegas dan mengusut tuntas semua pihak yang terlibat. Ada upaya sistematis untuk menjatuhkan nama baik klien kami,” tegas Andri.
Ia juga menyinggung adanya manuver politik di balik usulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD yang tiba-tiba muncul setelah isu tambang ilegal itu viral.
“Ada yang berusaha mengarahkan kasus ini agar bisa ditukar dengan kesepakatan tertentu. Kami tahu ujungnya ke mana arah tawaran itu,” tambahnya. [sinata/sn8]
