Jakarta, Sinata.id – Agar lebih objektif dan berkeadilan, penyesuaian tarif jalan tol sebaiknya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Kamis 6 Nopember 2025 di Kota Depok, Jawa Barat.
Musa Rajekshah menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan Jalan Tol Cinere–Jagorawi (Cijago), sekaligus mendorong agar DPR dilibatkan dalam evaluasi kebijakan penyesuaian tarif.
Katanya, Komisi V telah menerima berbagai masukan dan keluhan Masyarakat. Termasuk banjir, serta gangguan layanan lain yang muncul di ruas Tol Cijago. Untuk itu ia menekankan, bahwa pelayanan jalan tol tidak boleh sekedar memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Melainka, hharus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna.
“Kami dari Komisi V menyampaikan tentang (pernah) adanya banjir di Jalan Tol Cijago ini dan juga hal-hal lainnya. Ke depan kita juga berharap pelayanan ini tidak hanya standar pelayanan minimum. Tapi bisa juga pelayanan yang lebih, bagi kaitan keselamatan, kaitan juga pengguna jalan, bisa menjadi aman, nyaman,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, politisi dari Fraksi Golkar ini menyoroti aspek tarif jalan tol yang dinilainya berdampak luas. Dampaknya, bukan hanya kepada pengguna pribadi, tetapi juga terhadap sektor transportasi dan distribusi kebutuhan hidup masyarakat.
“Tarif ini juga akan mempengaruhi tidak hanya bagi pengguna jalan, ini akan mempengaruhi bagi angkutan-angkutan, apalagi mengangkut komoditas-komoditas yang untuk kebutuhan hidup masyarakat. Ini akan berpengaruh,” tandasnya.
Untuk itu diharapkan, mekanisme penyesuaian tarif ke depan, agar DPR RI dilibatkan untuk menjamin kebijakan yang lebih objektif dan tidak membebani masyarakat.
“Kami harapkan ke depan Komisi V DPR bisa dilibatkan, seperti yang disampaikan Pak Ridwan Bae. Kami dilibatkan untuk bisa sama-sama menganalisa, mengevaluasi agar tidak terbebani oleh masyarakat,” sebutnya.
Menanggapi keluhan warga, Musa mengatakan, sebagian persoalan di Tol Cijago telah mendapat penanganan langsung dari para pihak terkait, termasuk pengelola dan kementerian terkait. Lalu Musa meminta, agar respons cepat tidak hanya terjadi jika ada pembahasan bersama DPR.
“Keluhan yang disampaikan di Tol Cijago ini tidak hanya di sini, tapi penanganan tadi kita dengar sudah langsung ditangani. Tapi kami berharap keluhan-keluhan ini tidak hanya karena Komisi V yang membawanya,” ujarnya.
“Kami minta juga respon dari Kementerian PU dan pengelola jalan tol supaya ada balance antara keluhan, antara juga investasi. (sehingga pelayanan jalan tol) Tidak semata-mata hanya mengejar pengembalian investasi.” tambahnya. (*)
