Yogyakarta, Sinata.id – Komisi XI DPR RI soroti urgensi perbaikan data pangan nasional sebagai fondasi utama dan kunci dalam pengendalian inflasi yang lebih akurat dan terukur.
Sorotan itu muncul, setelah ditemukannya berbagai ketidaksesuaian antara laporan surplus pangan dengan kenaikan harga komoditas di sejumlah daerah.
Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menilai persoalan inflasi pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi maupun distribusi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan pemerintah sebagai acuan kebijakan.
“Sering kali data produktivitas pangan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Misalnya beras tercatat surplus, tetapi harga di lapangan tetap tinggi. Begitu pula cabai merah, tomat, dan telur yang terus naik. Ini menandakan ada persoalan di data atau distribusi,” ujarnya kepada Parlementaria usai pertemuan dengan Bank Indonesia di Yogyakarta, Jumat (14/11/2025).
Baca juga: inflasi Sumut Tertinggi di Indonesia, Gubernur Bobby Ditegur Kemendagri
Dalam paparan Bank Indonesia, inflasi di DIY dikatakan relatif terkendali berkat tingginya konsumsi pelajar dan wisatawan. Namun Andi menilai situasi tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur nasional.
“Tidak semua wilayah memiliki karakter seperti Yogyakarta. Aktivitas mahasiswa dan turis yang besar membantu menahan inflasi di sini. Sementara daerah lain yang tidak memiliki penopang serupa jauh lebih merasakan tekanan harga pangan,” jelas Politisi PAN tersebut.
Andi turut mencontohkan ketidaktepatan data yang muncul pada komoditas telur ayam.
“Tadi dijelaskan ada lonjakan produktivitas hingga selisih sekitar setengah juta ton. Kalau benar surplus, harga seharusnya turun. Tapi faktanya harga masih naik. Ini menunjukkan ada data yang belum sinkron,” tutur legislator dari Dapil Sulsel II itu.
Ia menekankan perlunya harmonisasi data dan penguatan koordinasi lintas lembaga agar kebijakan lebih efektif.
“Pemerintah harus memastikan data valid dan tersampaikan dengan baik. Komunikasi pusat dan daerah juga harus diperkuat. TPID perlu memiliki data yang seragam supaya langkah pengendalian inflasi tepat sasaran,” tegasnya.
Komisi XI DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti temuan ini melalui pembahasan dengan kementerian terkait, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis data yang terpercaya dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)
