Pernah Bermasalah Hukum, Wali Kota Pematangsiantar Jadikan Ilal Mahdi Nasution Dewas Perumda Tirta Uli

Pematangsiantar, Sinata.id – Penunjukan Ilal Mahdi Nasution sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Uli Kota Pematangsiantar menuai sorotan tajam dari publik.

Pasalnya, yang bersangkutan diketahui pernah disebut-sebut terseret dalam dugaan kasus penipuan pada tahun 2021.

Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan, nama Ilal sempat mencuat dalam perkara hukum terkait dugaan penipuan beberapa tahun lalu. Kendati peristiwa tersebut terjadi sebelum ia menduduki jabatan strategis di Perumda Tirta Uli, rekam jejak ini tetap memantik pertanyaan serius mengenai integritas personal serta transparansi mekanisme seleksi Dewas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Padahal, posisi Dewan Pengawas memiliki peran krusial dalam memastikan tata kelola perusahaan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Terlebih, Perumda Tirta Uli merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola layanan air bersih kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya dikelola oleh figur berintegritas dan memiliki kredibilitas tinggi.

Sorotan publik kian menguat setelah diketahui Ilal juga merupakan bagian dari tim sukses pemenangan pasangan Wesly Silalahi–Herlina, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar. Fakta ini memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan serta indikasi politisasi jabatan strategis di tubuh BUMD.

Sejumlah warga menyampaikan kritik keras atas pengangkatan tersebut. Mereka menilai penunjukan pejabat pengawas BUMD yang memiliki catatan hukum kontroversial merupakan preseden buruk bagi upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Pengangkatan Dewas BUMD dengan rekam jejak hukum bermasalah adalah tamparan keras bagi prinsip good governance. Jika benar yang bersangkutan pernah terseret kasus penipuan, maka aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak boleh tutup mata,” ujar seorang warga, Jumat (16/1/2026).

Masyarakat juga mendesak agar kasus hukum yang pernah menyeret nama Ilal diperiksa kembali secara terbuka dan transparan. Selain itu, mereka meminta agar proses seleksi Dewas Perumda Tirta Uli diaudit guna memastikan tidak sarat kepentingan politik.

“Menempatkan figur kontroversial pada jabatan pengawas hanya akan memperkuat dugaan bahwa posisi strategis di BUMD dijadikan alat kompromi kekuasaan, bukan amanah untuk melindungi kepentingan publik,” tegas warga lainnya.