PMKRI Siantar Bongkar ‘Kolonialisme Modern’ di Papua Lewat Nobar Film Pesta Babi

Pematangsiantar, Sinata.id - PMKRI Pematangsiantar menggelar nonton bareng dan diskusi film dokumenter investigatif Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Kegiatan digelar di Margasiswa PMKRI Pematangsiantar, Selasa (5/5/2026) malam.

Ini menjadi ruang refleksi sekaligus kritik terhadap dugaan praktik “kolonialisme modern” yang disebut terjadi di Papua Selatan melalui proyek strategis nasional (PSN).

Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale tersebut mengangkat kisah masyarakat adat Papua yang disebut kehilangan ruang hidup akibat ekspansi proyek pangan dan energi berskala besar.

Film memperlihatkan berbagai kesaksian warga adat.

Mulai dari kedatangan ribuan alat berat ke wilayah kampung hingga aksi perlawanan simbolik masyarakat Awyu yang memasang ribuan salib merah untuk mempertahankan tanah adat mereka.

Diskusi menghadirkan Br. Fransiskus Malau OFMCap sebagai pemantik. Ketua Presidium PMKRI Pematangsiantar Fransisco Mezgion Hutauruk sebagai penanggap, serta Paulinus Mersiwince Gulo sebagai moderator.

Br. Fransiskus menilai apa yang terjadi di Papua bukan sekadar proyek pembangunan biasa. Melainkan persoalan kemanusiaan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.

“Tanah Papua bukan tanah kosong. Ketika hutan dikonversi menjadi kebun tebu dan sawit tanpa persetujuan masyarakat adat, itu bukan pembangunan, melainkan penghancuran peradaban,” tegasnya.

Fransisco Mezgion Hutauruk menilai pola eksploitasi sumber daya atas nama investasi memiliki kemiripan dengan praktik kolonialisme gaya baru.

“Film Pesta Babi adalah refleksi pahit bagi kita semua. Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton akademik, tetapi harus memiliki keberpihakan kepada masyarakat yang termarjinalkan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya relasi kuasa yang dinilai tidak seimbang antara negara, korporasi, dan masyarakat adat.

Menurutnya, gerakan mahasiswa harus tetap kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan sosial dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia, termasuk di Papua.

Diskusi berlangsung hangat dan diikuti anggota PMKRI serta sejumlah mahasiswa lintas kampus di Pematangsiantar.

Kegiatan kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal isu hak asasi manusia, konflik agraria, dan perlindungan masyarakat adat. (A08)