Teheran, Sinata.id — Otoritas Iran mengklaim situasi keamanan dan sosial di berbagai wilayah negara tersebut telah kembali kondusif, sehari setelah gelombang kerusuhan publik meluas dan mengguncang sejumlah kota besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Kepolisian Iran, Saeed Montazer Al-Mahdi, sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi Iran, IRNA, Jumat (9/1/2026). Ia menegaskan bahwa kondisi di lapangan saat ini berada dalam kendali aparat keamanan.
“Berdasarkan pengamatan di lapangan, situasi sosial di berbagai kota di seluruh negeri sudah kembali tenang,” ujar Al-Mahdi.
Gelombang protes di Iran mulai pecah sejak akhir Desember 2025, dipicu melemahnya nilai mata uang nasional, rial Iran, yang berdampak signifikan terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok. Tekanan ekonomi tersebut memicu ketidakpuasan publik dan berujung pada aksi demonstrasi di sejumlah kota besar.
Sebelumnya, media-media Iran melaporkan terjadinya perusakan fasilitas umum dan properti negara di Teheran. Wali Kota Teheran, Alireza Zakani, menyebut aksi kekerasan terjadi pada 8 Januari, termasuk pembakaran bus dan truk pemadam kebakaran, serta penyerangan terhadap bank dan fasilitas pasukan keamanan.
Situasi internal Iran turut menjadi sorotan internasional. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berulang kali melontarkan pernyataan keras terhadap otoritas Iran di tengah berlangsungnya protes.
Trump menegaskan Washington akan “terlibat” dan mengancam akan “menghantam dengan sangat keras titik lemah Iran” apabila demonstran terbunuh dalam kerusuhan tersebut. Meski demikian, ia menegaskan ancaman itu tidak mencakup pengerahan pasukan darat.
Di tengah ketegangan politik, Iran juga menghadapi tekanan ekonomi serius. Bank Sentral Iran mencatat tingkat inflasi tahunan mencapai 38,9 persen. Sementara itu, nilai tukar dolar AS di pasar tidak resmi melonjak tajam dari sekitar 50.000 rial sebelum penarikan AS dari kesepakatan nuklir pada 2018, menjadi sekitar 1,4 juta rial di pasar terbuka.
Sementara itu, sejumlah kelompok hak asasi manusia melaporkan adanya korban jiwa dalam rangkaian protes yang telah berlangsung hampir dua pekan terakhir. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinan mendalam dan menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara damai, serta pemerintah berkewajiban melindungi hak tersebut.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.