Purbaya Persiapkan Pemangkasan Anggaran MBG, Jika Defisit APBN Berpotensi Lewati Batas 3%

Jakarta, Sinata.id — Pemerintah Republik Indonesia mulai mempertimbangkan langkah drastis untuk menjaga kesehatan keuangan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa salah satu opsi yang tengah dikaji adalah mengurangi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun, jika tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak mentah dunia membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melewati ambang aman 3 % dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Rupanya, tren kenaikan harga minyak global, tidak hanya berimbas pada konsumsi energi dan subsidi, namun juga menguji ketahanan struktur anggaran Indonesia. Simulasi risiko yang dilakukan oleh tim Kemenkeu menunjukkan defisit dapat membengkak menjadi sekitar 3,6 %–3,7 % dari PDB tanpa langkah penyesuaian kebijakan.

“Kalau harga minyak naik ke US$ 92 per barel, apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa‑apa, defisit kita bisa naik ke 3,6 – 3,7 % dari PDB,” ujar Purbaya, dikutip Sabtu (7/3/2026).

Makan Bergizi Gratis selama ini digadang sebagai program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Namun, di tengah tekanan fiskal, Purbaya tak menutup kemungkinan menghentikan atau mengecilkan alokasi bukan pada hal yang esensial. Menurutnya, efisiensi bisa dilakukan pada pos‑pos yang tidak langsung berkaitan dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat — seperti pembelian perangkat baru atau pengadaan sepeda motor operasional yang dinilai kurang prioritas.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa potongan anggaran tidak akan mengorbankan jatah makanan itu sendiri. “Bukan berarti saya mau melawan MBG, tapi potensinya yang mana,” jelasnya saat berbicara di Kemenkeu.

Langkah ini bukan sekadar respons terhadap risiko fiskal semata. Pemerintah juga mencatat bahwa realisasi defisit APBN pada awal tahun menunjukkan tantangan yang nyata. Data terbaru menunjukkan defisit hingga Februari 2026 mencapai sekitar Rp 135,7 triliun atau setara 0,53 % dari PDB, karena belanja negara yang tumbuh lebih tinggi dibanding pendapatan.

Selain itu, eskalasi konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, memperburuk tekanan harga minyak dunia sehingga berpotensi menambah beban subsidi energi bagi APBN. Di tengah kondisi ini, pemerintah mengaku telah menyiapkan berbagai opsi, termasuk realokasi belanja, efisiensi, hingga kemungkinan revisi harga bahan bakar bersubsidi jika ruang fiskal semakin menipis.