RI–AS Teken Deal Energi Rp 200 Triliun, Impor LPG dan BBM dari Amerika Melonjak

Jakarta, Sinata.id - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi membuka lembar baru dalam hubungan dagang strategis setelah penandatanganan kesepakatan dagang timbal balik yang mencakup sektor energi, Jumat (20/2/2026) waktu setempat di Washington D.C. Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah transformasional yang tidak hanya mengubah pola perdagangan tetapi juga berdampak pada pengaturan energi nasional.

Dalam perjanjian tersebut, Indonesia sepakat melakukan pembelian komoditas energi dari AS senilai sekitar USD 15 miliar atau setara ratusan triliun rupiah, dengan komposisi pembelian LPG, bahan bakar minyak (BBM), dan minyak mentah (crude) sebagai bagian dari strategi diversifikasi pasokan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan kesepakatan bukan sekadar pembelian biasa. Menurutnya, langkah ini ditempatkan sebagai bagian dari strategi nasional untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, tanpa sepenuhnya mengubah arah kebijakan kemandirian energi Indonesia.

“Kita dari sektor ESDM akan memanfaatkan peluang ini untuk mengamankan pasokan energi yang kompetitif dan berimbang, tetapi tetap menjaga otoritas kebijakan nasional,” ujar Bahlil, dikutip Sabtu (21/2/2026).

Pernyataan Bahlil ini kemudian diperkuat oleh Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, yang menegaskan bahwa kesepakatan energi dengan AS tidak serta merta mengubah arah kebijakan kemandirian energi Indonesia. “Ini komponen perdagangan yang berdiri sendiri, dan tetap sejalan dengan visi energi nasional,” katanya.

Kesepakatan ini bukan terpisah dari konteks perundingan tarif yang lebih luas. Sebagai bagian dari paket dagang, kedua negara sepakat menurunkan tarif impor secara timbal balik; AS menurunkan tarif impor barang Indonesia dari kisaran 32% ke 19%, sementara Indonesia membuka akses lebih luas bagi produk AS termasuk komoditas energi dan industri lainnya.

Penurunan tarif ini dinilai sebagai bentuk kompromi diplomasi ekonomi yang menguntungkan kedua pihak sekaligus meremajakan hubungan dagang RI-AS yang sempat stagnan. Namun, beberapa pihak menilai Indonesia harus memastikan bahwa relaksasi ini tak berdampak negatif terhadap produsen lokal dan pasar domestik.

Tak hanya negara yang terlibat, kesepakatan ini langsung mendorong PT Pertamina (Persero) untuk merevitalisasi alur impor komoditas energi. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengungkapkan bahwa porsi impor LPG dari AS berpotensi meningkat hingga sekitar 70%, sebagai respons terhadap kesepakatan perdagangan yang baru saja disepakati.