Sinata.id – Sebanyak 1.960 relawan dari 77 lembaga kemanusiaan dikerahkan untuk memperkuat upaya pemulihan bencana di Aceh, seiring terus berjalannya penanganan darurat dan rehabilitasi bagi masyarakat terdampak.
Upaya pemulihan pascabencana di Aceh terus bergerak masif.
Ribuan relawan dari berbagai penjuru kini bergabung untuk memperkuat penanganan darurat hingga tahap pemulihan.
Pemerintah Aceh mencatat, hingga Minggu (14/12/2025), sebanyak 1.960 relawan dari 77 lembaga telah terlibat aktif membantu masyarakat terdampak.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa seluruh lembaga dan relawan tersebut telah terdata secara resmi melalui Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.
Baca Juga: Pemerintah Aceh Libatkan PBB Tangani Dampak Banjir dan Longsor
Pendataan ini menjadi bagian penting untuk memastikan koordinasi berjalan efektif dan bantuan tepat sasaran.
Menurut MTA, relawan yang terlibat berasal dari beragam latar belakang, mulai dari organisasi lokal, nasional, hingga lembaga internasional.
Pemerintah Aceh memproyeksikan jumlah relawan masih berpotensi bertambah seiring berlanjutnya respons kemanusiaan di lapangan.
“Atas nama masyarakat Aceh dan para korban bencana, Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian serta kontribusi yang diberikan,” ujar MTA.
Ia menegaskan, kehadiran para relawan menjadi penguat bagi kerja-kerja penanganan bencana yang selama ini dijalankan oleh unsur pemerintah dan aparat, termasuk TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, hingga partisipasi mandiri masyarakat.
Sejumlah lembaga kemanusiaan yang telah bergabung dalam Desk Relawan BNPB antara lain Save the Children, Islamic Relief, Baznas, Orari, Yayasan Geutanyoe, Relawan Nusantara, serta berbagai organisasi dan komunitas lainnya dari dalam dan luar Aceh.
Tak hanya itu, Pemerintah Aceh juga telah secara resmi membuka ruang kerja sama dengan lembaga internasional berpengalaman.
Atas dasar pertimbangan historis dan kapasitas penanganan bencana besar, UNDP dan UNICEF turut diminta ambil bagian dalam proses pemulihan.
MTA menambahkan, seluruh langkah kebijakan strategis yang ditempuh pemerintah daerah tetap berada dalam pengawasan dan koordinasi pemerintah pusat.
