Jakarta, Sinata.id – Ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak pasca bencana banjir dan longsor terjadi di sejumlah wilayah Aceh, Sumut dan Sumber, sebut Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.
Dengan kondisi seperti itu, Hetifah pun mendesak pemerintah mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), pasca terjadi bencana banjir dan longsor.
Ia menilai kerusakan sekolah dan terganggunya proses belajar dalam skala besar membutuhkan langkah yang lebih cepat, terstruktur, dan selayaknya didukung anggaran tambahan.
“Ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti belajar hanya karena lambat merespons. Pemulihan harus dipercepat dan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak,” ucap Hetifah pada Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikdasmen RI Prof Abdul Mu’ti, dan jajaran, Selasa (8/12/2025).
Katanya, Komisi X mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar mengalokasikan tambahan anggaran pada APBN 2026, dan memberi fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kalender akademik, pola pembelajaran, serta asesmen di wilayah yang masih dalam status tanggap darurat.
Hetifah meminta Kemendikdasmen memberikan fleksibilitas pembelajaran bagi daerah terdampak, memperluas layanan psikososial, serta memasukkan pengaturan pendidikan dalam situasi bencana ke dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Ia menilai perlindungan pendidikan dalam situasi bencana perlu dicantumkan secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas agar memiliki kepastian hukum.
“Kita perlu regulasi yang menjamin bahwa dalam kondisi apa pun, pendidikan tetap jalan. Ini bukan pilihan, ini kewajiban negara,” tandasnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu’ti pada rapat kerja tersebut memaparkan, bahwa 2.798 satuan pendidikan terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, dan lebih dari 600 ribu siswa mengalami gangguan layanan pendidikan.
“Banyak sekolah rusak, akses terputus, dan sebagian digunakan sebagai posko pengungsian,” katanya.
Memperhatikan skala kerusakan seperti yang dipaparkan Mendikdasmen tersebut, Ketua Komisi X DPR RI meminta percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan layanan dasar segera kembali berjalan.
“Yang paling penting sekarang adalah memulihkan sekolah, mengamankan anak-anak, dan memastikan mereka bisa kembali belajar secepat mungkin,” tutur Hetifah.
Lebih lanjut Hetifah memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal percepatan pemulihan pendidikan. “Yang dipertaruhkan adalah masa depan anak-anak. Pemulihan harus cepat dan berpihak pada masyarakat terdampak,” pungkasnya. (*)
Sumber: Parlementaria
