Jakarta, Sinata.id – Gelombang kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat dan menyita perhatian publik. Menanggapi hal itu, Istana Kepresidenan akhirnya menyampaikan permohonan maaf resmi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, peristiwa keracunan yang dialami ribuan siswa di berbagai daerah sama sekali tidak pernah diinginkan pemerintah.
“Kami, atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, menyampaikan permohonan maaf karena masih terjadi beberapa kasus di sejumlah daerah,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Sabtu (20/9/2025).
Ia menambahkan, kejadian tersebut bukanlah bentuk kelalaian yang disengaja. Sejak awal program MBG berjalan hingga pertengahan September 2025, lembaga pemantau pendidikan mencatat sebanyak 5.360 siswa menjadi korban keracunan. Daerah yang terdampak tersebar luas, mulai dari Tasikmalaya, Pamekasan, Garut, Sumbawa, Blora, Banggai Kepulauan, Lamongan, Brebes, Gunungkidul, Wonogiri, Bengkulu, Musi Banyuasin, hingga Ambon.
Prasetyo memastikan, setiap kasus akan dijadikan bahan evaluasi serius oleh pemerintah pusat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah.
“Ini menjadi catatan penting dan kami telah berkoordinasi dengan BGN serta pemda. Yang utama adalah memastikan para korban mendapat penanganan cepat dan tepat,” ucapnya.
Dapur MBG Harus Sesuai Standar
Kasus keracunan massal ini juga menuai perhatian dari DPR RI. Anggota Komisi IX, Edy Wuryanto, menilai akar persoalan terletak pada lemahnya pengawasan terhadap dapur penyedia MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, Badan Gizi Nasional terlalu fokus mengejar target jumlah dapur untuk penyerapan anggaran, sementara aspek kualitas sering diabaikan.
“Jangan sembarangan memberi izin pada dapur yang belum memenuhi standar. Akreditasi seharusnya dilakukan oleh lembaga independen agar keamanan pangan terjamin,” kata Edy, Jumat (19/9/2025).
Ia menyoroti adanya SPPG yang dibangun secara asal-asalan, bahkan ada yang belum layak beroperasi. Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi besar menyebabkan terulangnya keracunan massal.
BGN Targetkan Zero Accident
Di tengah kritik publik, Badan Gizi Nasional menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut pihaknya menyiapkan serangkaian evaluasi dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Kami menambah SOP, makanan tidak boleh dibersihkan di sekolah melainkan harus diolah dan disiapkan di SPPG. Target kami jelas: mencapai kondisi zero accident,” kata Dadan pada April lalu. (A46)
