Pematangsiantar, Sinata.id – Pemko Pematangsiantar diminta serius mengejar dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumut, meski APBD Sumut Tahun 2026 terancam menurun hingga Rp 870 miliar.
Permintaan itu disampaikan Gusmiyadi, Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari daerah pemilihan Pematangsiantar dan Simalungun.
Kemudian Gusmiyadi menegaskan, berjuang untuk memperoleh BKP, juga merupakan tugas Anggota DPRD Sumut dari dapil (daerah pemilihan) Pematangsiantar dan Simalungun.
“Kita sama-sama memahami bahwa program BKP itu merupakan peluang. Sehingga kita memang harus mengejar itu secara sungguh-sungguh,” sebut Gusmiyadi yang sering disapa Goben, Rabu malam 5 Nopember 2025.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pematangsiantar ini menjelaskan, Rancangan Perda (Ranperda) APBD Sumut Tahun 2026 yang saat ini sedang dibahas DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), menurun sekira Rp 870 miliar bila dibandingkan dengan Perda Perubahan APBD (P APBD) Tahun 2025.
Katanya, Ranperda APBD Sumut 2026 sebesar Rp 11,67 triliun. Sedangkan P APBD Tahun 2025 sebesar Rp 12,54 triliun.
“Nah, saat ini tantangannya lebih serius lagi. Bahwa sebagaimana yang kita tahu, bahwa APBD Provinsi (Sumut 2026) yang saat ini dibahas, faktanya mengalami penurunan menjadi Rp 11,67 triliun. Jumlah ini menurun dibanding P APBD 2025 yang mencapai Rp12,54 triliun,” sebut Goben.
Penurunan rencana pendapatan dan belanja pada APBD 2026, kata Goben, dampak dari kebijakan pengurangan transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
“Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan pusat yang sebagaimana kita tahu, bahwa Gubernur Sumut pun telah melakukan lobi-lobi anggaran ke Jakarta,” tuturnya.
Dengan realita seperti itu, Goben mengajak seluruh penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Utara, baik provinsi, kabupaten dan kota, agar berjuang meyakinkan semua pihak untuk menyelesaikan masalah di daerah.
“Sehingga kita harus bersepakat, bahwa gerakan lobi-lobi anggaran merupakan tanggungjawab bersama,” tandas Gusmiyadi, Anggota Komisi B DPRD Sumut. (*)
