Badung, Sinata.id – Tahun 2026 nanti, sekira 400 ribu rumah tak layak huni akan direnovasi. Demikian dikatakan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Persisnya, hal itu disampaikan Maruarar saat hadiri acara Percepatan Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) Melawan Rentenir di Auditorium Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Senin 24 Nopember 2025.
Sebut Maruarar, tahun 2025 ini telah merenovasi 45 ribu rumah tak layak huni. “Presiden Prabowo itu luar biasa. Tahun ini hanya 45 ribu anggaran APBN untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni. Tapi, tahun depan menjadi 400 rubu,” ujarnya.
Katanya, anggaran di Kementerian PKP meningkat 100 persen. “Tahun depan anggaran kita meningkat 100 persen. Iya anggaran kementerian kami dinaikkan oleh Presiden Prabowo dan DPR 100 persen,” sebutnya.
Dipaparkan Maruarar, saat terdapat 26,9 juta warga Indonesia tidak memiliki rumah layak huni. Sedangkan yang tidak memiliki rumah ada sekitar 9,9 juta orang.
“Ada 26,9 juta orang Indonesia yang punya rumah tapi tidak layak huni. Itulah programnya. Untuk yang tidak punya rumah ada 9,9 juta. Programnya namanya rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” papar Maruarar yang sering disapa Ara.
Untuk warga tidak memiliki rumah, kata Ara, kuotanya dalam satu tahun sekitar 200 ribu yang dibuatkan. Dan saat ini dinaikkan menjadi 350 ribu rumah.
“Sudah itu BBHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis, PBG-nya (Persetujuan Bangunan Gedung) gratis. Tapi buat rakyat kecil, kalau menengah ke atas harus bayar. Jadi kebijakan itu harus adil,” ucapnya.
“Juga buat rumah subsidi kan BPHTB pertama kali dikasih gratis, PBG gratis. Dan kuotanya biasa 200 ribu itu jadi 350 ribu rumah, dan bunganya tetap 5 persen, tidak dinaikkan,” tambahnya. (*)
