Ia mengingatkan, jika tetap dipaksakan, ketentuan tersebut dapat menimbulkan preseden buruk bagi Pemko Pematangsiantar dalam proses penempatan pejabat di perusahaan daerah. “Kita tidak ingin ke depan muncul masalah hukum yang justru merugikan daerah,” tegasnya.
Daud pun meminta panitia seleksi maupun Pemko Pematangsiantar untuk segera meninjau ulang dan merevisi syarat calon dirum tersebut, agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.