Jakarta, Sinata.id — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengambil langkah strategis menjelang momentum Hari Raya Idulfitri 2026 dengan menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk aparatur negara. Total alokasi yang disiapkan mencapai Rp55 triliun, atau meningkat sekitar 10 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
Anggaran ini tidak hanya mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga diperluas untuk prajurit TNI dan anggota Polri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli sekaligus menopang konsumsi masyarakat di tengah tren perlambatan ekonomi global.
“Alokasi ini dirancang agar kita bisa memastikan daya beli di masyarakat terpenuhi, terutama di tengah momentum tradisi belanja tinggi menjelang Lebaran,” ujar Purbaya dalam sesi pemaparan publik bertajuk Indonesia Economic Outlook 2026, di Jakarta, Jumat lalu.
Meski kuantum anggarannya telah diumumkan, detail tentang tanggal pencairan THR belum final. Purbaya menyampaikan bahwa waktunya akan diarahkan agar sesuai dengan awal bulan puasa, tanpa menyebut tanggal pasti. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan aliran dana tiba tepat waktu sebelum mudik dan peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat.
“ Saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan ,” ujar Purbaya saat dimintai konfirmasi, dikutip Minggu (15/2).
Tak hanya soal THR, Purbaya juga mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan belanja negara pada tiga bulan pertama 2026 menembus Rp809 triliun. Angka itu mencerminkan upaya percepatan realisasi anggaran untuk mendorong konsumsi dan investasi nasional. Selain belanja rutin, sejumlah stimulus seperti program Makan Bergizi Gratis turut dimasukkan dalam paket belanja awal tahun ini.
Dengan lonjakan anggaran THR ini, pemerintah berharap bisa memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai kisaran 5,5% sampai 6% pada kuartal pertama tahun ini. [a46]
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.