Sinata.id - Nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mendadak tersingkir dari skema besar politik global terkait Gaza. Tokoh yang sempat disebut-sebut akan masuk dalam Dewan Perdamaian Gaza besutan Amerika Serikat itu kini justru dicoret, menyusul penolakan terbuka dari sejumlah negara Arab dan Muslim.
Informasi tersebut diungkap harian Financial Times, dikutip Rabu (10/12/2025), yang melaporkan bahwa keberatan keras datang dari pemerintah kawasan Timur Tengah.
Penolakan itu membuat posisi Blair goyah, bahkan sebelum dewan yang dirancang Washington resmi dibentuk.
Padahal, saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan paket rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Israel di Gaza pada September lalu, Blair disebut sebagai satu-satunya figur yang sejak awal diproyeksikan masuk ke dalam struktur dewan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Trump memuji Blair sebagai sosok yang “sangat baik” dan dianggap mampu menjembatani kepentingan internasional.
Blair sendiri sempat menyambut positif gagasan Trump.
Ia menyebut rencana itu berani dan cerdas, sekaligus memberi sinyal kesiapan untuk terlibat langsung.
Namun, dukungan tersebut justru memicu resistensi di tingkat diplomatik.
Sejumlah negara Arab dan Muslim menilai rekam jejak Blair di kawasan Timur Tengah terlalu bermasalah untuk dipercaya memegang peran perdamaian, sebagaimana dikutip FT dari sumber diplomatik dan dilansir Al Jazeera, Rabu (10/12/2025).
Sebagai perdana menteri pada awal 2000-an, Blair dikenal sebagai sekutu kuat Washington dalam kampanye global “perang melawan teror”.
Ia mengirim puluhan ribu tentara Inggris mendukung invasi Irak tahun 2003, perang yang belakangan terbukti dilandasi klaim keliru soal senjata pemusnah massal milik rezim Saddam Hussein.
Di mata banyak pihak di Timur Tengah, keterlibatan itu belum terlupakan.
Blair masih dipandang sebagai salah satu aktor politik Barat yang turut membuka babak kehancuran kawasan, yang hingga kini dampaknya dirasakan luas.
Setelah lengser dari jabatan perdana menteri pada 2007, Blair mendirikan Tony Blair Institute (TBI).
Lembaga ini menjalin kerja sama dengan berbagai pemerintah yang kerap dikritik terkait praktik represi, dengan tujuan memperbaiki citra dan tata kelola.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.