Sementara itu, para legislator Demokrat yang tampil dalam video menegaskan bahwa mereka tidak gentar.
Mereka menyebut ancaman Trump sebagai bukti bahwa presiden siap menghukum siapa pun yang mengingatkan prinsip dasar hukum dan militer AS.
Namun, kubu Republik memberikan narasi sebaliknya.
Ketua DPR Mike Johnson memandang Trump hanya menjelaskan definisi hukum terkait sedition dalam konteks militer, sembari menyebut video Demokrat itu sebagai tindakan provokatif yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Gedung Putih turut mencoba meredam guncangan politik tersebut.
Sekretaris Pers Karoline Leavitt menegaskan bahwa Trump tidak bermaksud menyerukan eksekusi, namun ia menyalahkan para legislator Demokrat karena dianggap mendorong pembangkangan dalam tubuh militer.
Ia menekankan bahwa rantai komando militer adalah “garis sakral” yang tidak boleh disentuh agenda politik apa pun.
Secara hukum, tuduhan hasutan bagi warga sipil sebenarnya tidak terdapat dalam hukum pidana umum AS.
Namun, dalam aturan peradilan militer (UCMJ), hasutan memang merupakan pelanggaran berat yang dalam konteks tertentu dapat berujung pada hukuman mati.
Perdebatan itulah yang kini menjadi bara dalam konflik politik paling panas di Washington menjelang masa pemerintahan Trump berikutnya. [fetra]
