Sinata.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai “pemimpin narkoba ilegal”. Tak berhenti di situ, Trump juga mengumumkan pemutusan total bantuan AS kepada Kolombia, hubungan kedua negara langsung memburuk.
Ketegangan antara Washington dan Bogota mencapai titik didih baru. Dalam unggahan bernada keras di media sosial pribadinya pada Minggu malam, (19/10/2025) waktu setempat, Presiden AS Donald Trump menuding keras bahwa Kolombia kini menjadi “pusat perdagangan narkoba terbesar di dunia”. Trump turut menyalahkan langsung Presiden Gustavo Petro atas maraknya bisnis haram itu.
“Mulai hari ini, pembayaran ini (bantuan AS)… tidak akan lagi dilakukan!” tulis Trump dengan huruf kapital di sosial media pribadinya.
Pernyataan tersebut menandakan berakhirnya aliran dana bantuan dari Negeri Paman Sam.
Trump menuduh bahwa meski Kolombia telah menerima miliaran dolar dari AS selama bertahun-tahun untuk memerangi narkoba, pemerintahan Petro “tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya.”
Trump bahkan menyebut, bahwa perdagangan narkoba telah menjadi bisnis utama di Kolombia.
Langkah ini muncul tak lama setelah keputusan kontroversial Trump pada September lalu yang mencabut status Kolombia sebagai mitra resmi dalam perang melawan narkotika.
Dengan keputusan itu, Kolombia kini disamakan posisinya dengan negara-negara bermasalah seperti Venezuela, Bolivia, Afghanistan, dan Myanmar.
Semua negara yang disebutkan itu, dikenal punya rekam jejak kelam dalam perdagangan narkotika global.
Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa dunia tengah menghadapi lonjakan kokain terbesar sepanjang sejarah modern, dan sebagian besar bahan mentahnya bersumber langsung dari Kolombia.
Petro Tak Tinggal Diam
Presiden Kolombia Gustavo Petro pun merespons keras tuduhan Trump. Melalui akun X (dulu Twitter), Petro menulis bahwa “Trump telah ditipu oleh para penasihatnya” dan menegaskan dirinya justru telah berupaya membongkar jaringan kuat antara kartel narkoba dengan para elit politik di negaranya.
Petro, yang mulai menjabat pada 2022, dikenal dengan strategi “perdamaian total”, sebuah pendekatan yang menekankan negosiasi dengan kelompok kriminal dan gerilyawan daripada konfrontasi bersenjata.
Namun, kebijakan itu dinilai belum banyak membuahkan hasil dalam menekan kekerasan dan produksi kokain di negeri yang terkenal dengan keindahan alam sekaligus konflik panjangnya itu.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.