Pematangsiantar, Sinata.id – Sejumlah fraksi di DPRD Kota Pematangsiantar arahkan “peluru” kritik keras ke Dinas Perhubungan (Dishub). Lalu Walikota Wesly Silalahi diingatkan untuk mengevaluasi jabatan Kadis Perhubungan dari Julham Situmorang.
Kritik disampaikan sejumlah fraksi di DPRD Pematangsiantar saat menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun anggaran 2024 pada sidang paripurna DPRD, Selasa 22 April 2025.
Adapun fraksi yang mengkritisi Dinas Perhubungan yang dipimpin Julham Situmorang, diantaranya, Fraksi Golkar Indonesia, PDI Perjuangan, Nurani Keadilan dan Nasdem.
Hal yang menjadi sorotan 4 dari 7 fraksi di DPRD Pematangsiantar, seperti kondisi lalulintas yang dinilai semrawut, retribusi parkir yang tidak tercapai, kondisi parkir yang semrawut, jalan macet, serta kendaraan Odong-odong yang tidak standart dan beroperasi secara liar.
Sabariah Harahap selaku juru bicara Fraksi Nurani Keadilan saat membacakan pandangan fraksinya mengkritisi buruknya kinerja dan capaian program yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pematangsiantar.
Hal itu, sebut Basariah tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada di OPD. Katanya, penempatan pejabat sesuai dengan disiplin ilmu harus dilakukan, dan tidak berdasarkan kedekatan personal.
“Sebaiknya Walikota menempatkan pejabat yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah,” pinta Fraksi Nurani Keadilan melalui Basariah Harahap.
Fraksi Nurani Keadilan menganalogikan dampak dari tidak mampunya pejabat menuntaskan masalah, beberapa diantara seperti kondisi parkir yang semrawut. Begitu pula dengan semrawutnya lalulintas, serta maraknya terminal liar yang cukup mengganggu hak publik.
Fraksi Nasdem menyoroti keberadaan Odong-odong yang beroperasi tanpa izin. Dan keberadaannya di jalan membuat warga serta pengguna jalan resah. “Segera Pemerintah Kota Siantar menertibkan Odong-odong liar,” sebut Tongam Pangaribuan selaku juru bicara Fraksi Nasdem.
Selain itu, Nasdem juga meminta Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi untuk mengkaji penyebab kemacetan di Jalan Gereja, persisnya di depan Mall Irian.
Kemudian Pemko Pematangsiantar dalam hal ini Dinas Perhubungan diminta untuk melakukan rekayasa arus lalulintas guna mengatasi kemacetan di depan Mall Irian.
Sementara Fraksi Golkar Indonesia menyikapi tidak tercapainya pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir di tepi jalan umum.
“Retribusi sampah dan juga dari retribusi parkir tepi jalan umum yang kinerja capaiannya dalam beberapa tahun ini masih jauh dari harapan, yang mana tidak pernah mencapai target,” ujar Hj Rini Silalahi selaku juru bicara Fraksi Golkar Indonesia.
Untuk itu, Fraksi Golkar Indonesia meminta Walikota Pematangsiantar membuat kebijakan, agar pemungutan retribusi parkir dipihak ke tiga kan.
Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Erwin Freddy Siahaan mengingatkan Walikota untuk menindaklanjuti keputusan DPRD Kota Pematangsiantar.
“Amanat undang-undang, bahwa LKPJ adalah untuk menindaklanjuti hasil keputusan DPRD,” ucap Erwin Freddy Siahaan.
Namun sejauh ini, sebut Erwin, banyak keputusan DPRD yang tidak dilaksanakan oleh Pemko Pematangsiantar.
Lalu Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan salah satu keputusan DPRD yang tidak dilaksanakan Pemko Pematangsiantar adalah evaluasi terhadap Kepala Dinas Perhubungan Julham Situmorang belum dilakukan. (*)
