Karena itu, Komisi II DPR RI berupaya membangun hubungan yang lebih erat dengan para purna praja untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan aparatur pemerintahan.
Sebagai informasi, pagu DIPA IPDN pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp814.828.882.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk layanan praja sebesar Rp416 miliar serta dukungan administrasi sekitar Rp398 miliar.
Sebanyak 66,53 persen dari total anggaran dialokasikan untuk kampus IPDN di Jatinangor dan Jakarta. Sementara sisanya didistribusikan ke kampus IPDN di Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat dengan porsi antara 4,79 hingga 7,03 persen.
Adapun rencana bantuan Presiden untuk penguatan infrastruktur IPDN telah melalui survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada 2025. Bantuan senilai Rp103 miliar tersebut direncanakan untuk pembangunan 72 ruang kelas baru serta renovasi 10 wisma praja utama. (A18)
Sumber: Parlementaria
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.