Antrean BBM Pasca Bencana, Negara Diminta Bertindak Cepat

Jakarta, Sinata.id – Anggota DPR RI, M Shadiq Pasadigoe, menaruh perhatian serius terhadap masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, termasuk di Kota Padang.

Fenomena seperti itu terus berlangsung sejak bencana banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sumatra Barat.

Anggota Komisi XIII DPR RI tersebut menilai persoalan distribusi dan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) tidak boleh dibiarkan berlarut.

Dampaknya dinilai luas, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, pelayanan publik, hingga mobilitas warga dalam masa pemulihan pascabencana.

Keluhan terkait kondisi ini, kata Shadiq, banyak ia terima langsung saat melakukan kunjungan reses ke daerah.

“Dalam masa reses, masyarakat menyampaikan langsung keluhan tentang sulitnya mendapatkan BBM akibat antrean panjang di SPBU. Ini bukan masalah sepele, apalagi ketika masyarakat sedang berupaya bangkit setelah bencana,” ujar Shadiq di Jakarta, Kamis (1/12/2025).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menekankan bahwa pengelolaan SPBU bukan berada di bawah satu lembaga saja, melainkan melibatkan sejumlah kementerian dengan kewenangan masing-masing.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, misalnya, berperan dalam penetapan kebijakan sektor energi, termasuk regulasi harga, standar teknis SPBU, serta perizinan usaha BBM.

Sementara itu, karena operasional mayoritas SPBU dijalankan oleh PT Pertamina (Persero), pengawasan terhadap kinerja perusahaan menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN.

Adapun Kementerian Perdagangan memiliki peran dalam pengawasan aspek niaga, seperti keakuratan takaran BBM, legalitas usaha, serta stabilitas harga di tingkat konsumen.

“Dengan pembagian kewenangan tersebut, tidak boleh ada saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah langkah cepat dan koordinasi nyata antara Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perdagangan,” tegasnya.

Mantan Bupati Tanah Datar dua periode itu juga mendorong pemerintah pusat segera mengambil tindakan konkret, mulai dari evaluasi sistem distribusi BBM pascabencana, penambahan pasokan di wilayah terdampak, hingga pengetatan pengawasan SPBU agar pelayanan kembali normal.

“Dalam kondisi darurat dan pemulihan, negara harus benar-benar hadir. Masyarakat Sumatra Barat sedang berjuang memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi setelah banjir dan longsor. Jangan sampai persoalan BBM justru menjadi hambatan baru,” pungkas Shadiq. (*)