Jakarta, Sinata.id - Militer Amerika Serikat mengonfirmasi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam operasi militernya di Iran, di tengah meningkatnya sorotan terhadap dampak penggunaan teknologi tersebut dalam konflik bersenjata.
Kepala Komando Pusat AS (CENTCOM), Brad Cooper, menyatakan bahwa sistem AI digunakan untuk mempercepat pemrosesan data dalam skala besar di medan perang. Teknologi tersebut memungkinkan militer menyaring informasi dalam waktu singkat guna mendukung pengambilan keputusan taktis.
Menurut Cooper, AI membantu memilah data yang relevan sehingga pimpinan militer dapat merespons situasi lebih cepat dibandingkan pihak lawan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir terkait penargetan tetap berada di tangan manusia.
“Penentuan target dan waktu penyerangan sepenuhnya diputuskan oleh manusia, sementara AI hanya mempercepat proses analisis yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari,” ujarnya.
Pernyataan ini muncul di tengah desakan penyelidikan independen atas serangan terhadap sebuah sekolah di Iran selatan yang dilaporkan menewaskan lebih dari 170 orang, sebagian besar anak-anak.
Sejumlah laporan menyebutkan kemungkinan kesalahan identifikasi target oleh sistem berbasis AI yang memicu jatuhnya korban sipil.
Sejak dimulainya operasi militer pada 28 Februari, kampanye yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 1.300 orang di Iran.
Situasi tersebut memicu kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia, terkait penggunaan AI dalam konflik bersenjata.
Di sisi lain, penggunaan teknologi serupa juga dilaporkan intensif dalam operasi militer Israel di Gaza sejak Oktober 2023, yang mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa dan kerusakan luas di wilayah tersebut.
Sementara itu, pemerintahan Presiden Donald Trump disebut terus mendorong akses lebih luas terhadap teknologi canggih untuk kepentingan militer.
Kebijakan ini memicu ketegangan dengan perusahaan teknologi Anthropic, yang menolak penggunaan produknya untuk sistem senjata otonom penuh dan pengawasan massal.
Perselisihan tersebut berujung pada langkah pemerintah AS memasukkan Anthropic ke dalam daftar hitam, yang kemudian digugat oleh perusahaan tersebut karena membatasi kerja sama dengan lembaga pemerintah.
Juru bicara Pentagon, Kingsley Wilson, menyatakan bahwa operasi militer tidak akan dipengaruhi oleh kepentingan perusahaan teknologi maupun pandangan ideologis tertentu.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.