Jakarta, Sinata.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menyatakan hingga kini pemerintah Arab Saudi belum menyampaikan keterangan resmi terkait kabar yang beredar mengenai kemungkinan penundaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Menurutnya, meskipun situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian sejumlah pihak, persiapan penyelenggaraan haji bagi jemaah Indonesia tetap berjalan sebagaimana rencana.
Abidin menjelaskan, Komisi VIII DPR RI terus memonitor perkembangan kondisi regional yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan ibadah haji. Namun sampai saat ini, belum ada kebijakan resmi dari otoritas Arab Saudi yang menyatakan adanya penundaan ataupun pembatasan ibadah haji seperti yang pernah diberlakukan saat pandemi COVID-19.
“Kami di Komisi VIII DPR RI terus mengawal seluruh proses persiapan haji 2026, mulai dari regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga aspek pembiayaan. Sampai saat ini belum ada maklumat resmi dari pemerintah Arab Saudi mengenai penundaan atau pembatasan haji,” ujar Abidin di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi. Hal tersebut penting untuk memastikan informasi yang jelas kepada masyarakat, khususnya para calon jemaah haji.
Ia menekankan bahwa kejelasan informasi akan membantu mencegah munculnya spekulasi yang dapat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Abidin juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan hingga kini tidak ada indikasi bahwa dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah akan berdampak pada wilayah suci seperti Makkah dan Madinah sebagai pusat pelaksanaan ibadah haji.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji 1447 Hijriah. Menurutnya, berbagai langkah antisipatif perlu disiapkan sejak awal guna memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan optimal.
“Persiapan yang matang menjadi kunci agar layanan kepada jemaah tetap terjaga, baik dari sisi fasilitas, transportasi, maupun akomodasi. Pemerintah harus memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.