Bencana Belum Pulih, \"Bisnis\" Lumpur Banjir Aceh Sudah Dibahas

Sinata.id - Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh belum sepenuhnya pulih. Ribuan warga masih bergulat dengan lumpur yang mengendap di rumah, sawah, dan akses desa. Namun, di tengah situasi tersebut, wacana pemanfaatan lumpur banjir oleh pihak swasta justru mulai dibicarakan di tingkat elite pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya ketertarikan pengusaha untuk menggarap lumpur sisa banjir bandang dan longsor di Aceh.

Menurut Presiden, minat swasta itu dinilai sejalan dengan agenda pemerintah dalam normalisasi sungai dan pembersihan muara yang mengalami pendangkalan akibat bencana.

“Gubernur melaporkan ke saya, ada pihak swasta yang tertarik memanfaatkan lumpur. Tidak hanya di sungai, tapi juga di sawah dan sebagainya. Kalau ada swasta yang bisa beli lumpur, saya kira itu bagus,” ujar Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Pemerintah menilai, keterlibatan pihak swasta dapat mempercepat proses pengerukan sungai dan muara yang kini tertutup endapan lumpur.

Normalisasi tersebut diharapkan membuka kembali akses sungai sekaligus mengantisipasi cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi.

Namun, di lapangan, kondisi warga terdampak menunjukkan bahwa krisis belum benar-benar berlalu.

Lumpur masih menutupi lahan pertanian, merusak sumber mata pencaharian, serta mempersulit aktivitas harian masyarakat.

Sejumlah warga bahkan masih bergantung pada bantuan logistik dan alat berat untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka.

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah wacana bisnis lumpur sudah saatnya dibahas ketika pemulihan dasar warga belum tuntas?

Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme pengelolaan lumpur tersebut, termasuk aspek keselamatan lingkungan, persetujuan warga pemilik lahan, serta skema pengawasan agar pemanfaatan lumpur tidak menimbulkan masalah baru.

Pemerintah juga belum memaparkan apakah ada kajian dampak lingkungan darurat sebelum lumpur dikeruk dan dimanfaatkan secara komersial.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan usulan dari jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mempercepat pembersihan lumpur yang menyebabkan sungai-sungai besar di Aceh menjadi dangkal.

Menurutnya, pendalaman sungai penting agar kapal pengangkut bantuan dan alat berat bisa langsung menjangkau lokasi penanganan bencana.