Jakarta, Sinata.id – Inisiatif internasional Board of Peace yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Davos, Swiss, justru memicu gelombang kritik di dalam negeri. Jaringan Gusdurian Indonesia secara terbuka menolak rencana keterlibatan Indonesia dalam dewan yang diklaim bertujuan menyelesaikan konflik Palestina dan membangun kembali Gaza itu.
Board of Peace diumumkan Trump pada 22 Januari 2026 di sela Forum Ekonomi Dunia. Sejumlah negara disebut telah menyatakan bergabung, termasuk Indonesia. Namun bagi Gusdurian, langkah tersebut bukan solusi damai, melainkan berpotensi menjadi alat legitimasi kepentingan politik global.
Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid, menilai sejak awal rancangan dewan ini sudah menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada Amerika Serikat.
“Tidak ada satu pun perwakilan Palestina di dalam struktur dewan tersebut,” ujar Alissa, Senin (2/2/2026).
Dinilai Lemahkan Hukum Internasional
Menurut Alissa, Board of Peace tidak memiliki mandat hukum internasional yang jelas. Keberadaannya bahkan dinilai dapat menggerus peran lembaga resmi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia mengingatkan, mekanisme di luar sistem multilateral berisiko melahirkan keputusan tertutup yang hanya mengikuti kepentingan negara kuat.
“Rencana ini bisa menciptakan perdamaian semu, tanpa kemerdekaan dan martabat bagi rakyat Palestina,” katanya.
Alissa juga menyoroti aspek konstitusional. Ia menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif tersebut dinilai bertabrakan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan keadilan.
Selain itu, ia mengutip Pasal 11 UUD 1945, yang menyatakan bahwa perjanjian internasional dengan dampak luas harus mendapat persetujuan DPR.
“Keterlibatan ini justru menempatkan Indonesia sebagai pemberi legitimasi bagi kekuatan global yang melanggengkan penindasan terhadap Palestina,” tegasnya.
Alissa menegaskan Indonesia seharusnya konsisten pada prinsip politik bebas aktif, dengan memperjuangkan perdamaian melalui jalur multilateral di bawah PBB.
Ia juga mengutip pesan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), bahwa perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi.
“Perdamaian sejati tidak boleh dirumuskan sepihak dengan mengabaikan sejarah, luka, dan suara rakyat Palestina,” ujarnya.
Lima Sikap Gusdurian
Jaringan Gusdurian menyampaikan lima poin sikap:
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.