Tapteng, Sinata.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp1,046 triliun.
Kondisi ini disampaikan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, di acara coffee morning bersama Forkopimda, di GOR Pandan, Rabu (5/11/2025).
“Efek dari pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dikurangi oleh pemerintah pusat,” ujar Masinton.
Masinton mengungkapkan, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (APBD Tapteng) tahun anggaran 2026 mengalami koreksi Rp205 miliar dari pusat dan provinsi.
Pendapatan dana transfer pusat mengalami koreksi dari Rp1 triliun pada 2025 menjadi Rp879 miliar di 2026. Terjadi pengurangan Rp178 miliar.
Sementara dana transfer antar daerah dari provinsi dalam bentuk Dana Bagi Hasil juga mengalami koreksi Rp27 miliar. Pada 2025, Tapteng menerima Rp59 miliar, sedangkan pada 2026 menjadi Rp31 miliar.
“Artinya, terjadi pengurangan sebesar Rp 205 miliar pada 2026. Beginilah kondisinya,” imbuh Masinton.
Meski pendapatan transfer 2026 terkoreksi, Pemkab Tapteng harus bekerja keras dengan menggenjot peningkatan PAD 2026, dengan target Rp112 miliar dari Rp82 miliar di 2025.
“PAD harus kita genjot di atas Rp100 miliar, agar ada ruang fiskal. Jika terealisasi akan ada penambahan Rp29,5 miliar,” sebutnya.
Masinton menjelaskan, dari lain-lain pendapatan yang sah, ada penerimaan dari JKN Rp23 miliar. Namun dana tersebut tidak bisa diapa-apakan lagi.
Masinton mengaku, kondisi keuangan Pemkab Tapteng masih sangat bergantung dengan transferan pusat. Sesuai data pendapatan daerah yang dipaparkan, PAD Tapteng tahun 2025 hanya Rp82.805.769.000, transfer pusat Rp1,057,699,129,000, transfer antar daerah Rp.59,400,000,000, lain-lain Rp23.345.588.108.
Untuk belanja dan pokok utang Pemkab Tapteng tahun 2025 yakni, belanja pegawai Rp528.542.438.969, belanja barang dan jasa Rp343.897.535.418, belanja modal Rp123.417.417.758, belanja tak terduga Rp4.733.524.619, belanja transfer Rp207.364.595.600, belanja bunga Rp3.108.426.269, belanja hibah Rp15.343.742.350, dan cicilan pokok utang Rp14.152.846.124.
Lebih jauh dikatakan, sampai saat ini Tapteng masih menjadi salah satu daerah yang sangat tergantung dana transfer pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menyikapi kondisi tersebut, begitu dilantik, ia bersama Wakil Bupati Mahmud Efendi langsung melakukan efisiensi, dengan memangkas beberapa anggaran kategori pemborosan.
“Kita efektifkan pada aspek pelayanan publik,” imbuhnya.
Hasilnya, sambung Masinton, Pemkab Tapteng bisa membeli satu unit mobil pemadam kebakaran, belanja mobil truk sampah dan bak armroll. Pada aspek pelayanan publik, menjangkau pengurusan administrasi kependudukan di kecamatan.
“Kondisi keuangan Pemkab Tapteng dalam keadaan tidak baik. Semua potensi harus dioptimalkan. Terutama perangkat dinas penghasil PAD harus mengejar target. Semua harus dikelola dengan baik,” pungkasnya. (A1)
