Dampak Razia Scam di Kamboja, Ribuan WNI Minta Pulang ke KBRI

Jakarta, Sinata.id – Pemerintah Indonesia melalui KBRI Phnom Penh mencatat lonjakan signifikan permohonan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam waktu sepekan, tepatnya 16–23 Januari 2026, sebanyak 2.117 WNI mengajukan permintaan fasilitasi kembali (pulang) ke Tanah Air.

Meningkatnya jumlah tersebut dipicu oleh operasi besar-besaran Pemerintah Kamboja yang menargetkan jaringan penipuan daring.

Razia itu membuat banyak pekerja asing, termasuk WNI, keluar dari lokasi-lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas scam online.

Situasi serupa juga terlihat di sejumlah kedutaan besar negara lain di Phnom Penh yang dipadati ratusan warganya. KBRI memperkirakan jumlah WNI yang meminta bantuan masih berpotensi bertambah dalam waktu dekat.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto, menyampaikan bahwa KBRI terus mengupayakan percepatan proses pemulangan.

Ia menegaskan pihaknya menjalin koordinasi intensif dengan otoritas setempat guna mempercepat penerbitan izin keluar (exit permit) serta mengupayakan keringanan sanksi keimigrasian bagi WNI, sebagaimana dikutip dari Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu (24/1/2026).

Di sisi lain, KBRI juga melakukan pendataan dan pendalaman kasus secara bertahap, termasuk menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan.

Sementara itu, WNI yang paspor dan visanya masih berlaku diarahkan untuk segera mengurus kepulangan secara mandiri dengan membeli tiket pesawat.

Sejumlah WNI telah mengamankan tiket dan dijadwalkan pulang dalam waktu dekat. Bahkan, tidak sedikit yang telah kembali ke Indonesia tanpa melaporkan keberangkatannya kepada KBRI.

KBRI Phnom Penh mengingatkan seluruh WNI agar tetap sabar dan tertib mengikuti prosedur yang berlaku. Santo menegaskan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan maksimal bagi setiap WNI yang mengajukan permohonan bantuan.

Besarnya jumlah pemohon turut meningkatkan kompleksitas penanganan. Sepanjang 2025, KBRI menangani total 5.088 kasus WNI, dengan rata-rata 15–30 aduan per hari.

Namun, dalam sepekan terakhir, jumlah laporan sempat melonjak drastis hingga mencapai 520 aduan dalam satu hari. KBRI juga mengingatkan WNI untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan perwakilan RI.

Seluruh layanan KBRI tidak dipungut biaya, kecuali biaya resmi SPLP sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, WNI diimbau untuk tetap menjalin komunikasi dengan keluarga dan kerabat di Indonesia serta menyampaikan kondisi terkini mereka, agar dukungan dari Tanah Air dapat membantu kelancaran proses kepulangan. (A18)