Dari 1982 Hingga Kini, Paul Biya Kedelapan Kalinya Jadi Presiden Kamerun

Kamerun, Sinata.id – Kamerun dilanda kerusuhan dan bentrokan berdarah menyusul keputusan Dewan Konstitusi yang mengukuhkan kemenangan Presiden Paul Biya (92) dalam pemilu presiden.

Pengukuhan ini membuka jalan bagi Biya, presiden tertua di dunia, untuk memulai masa jabatan kedelapan yang penuh kontroversi, di tengah penolakan keras dari oposisi yang menuduh terjadinya kecurangan sistematis.

Bentrokan antara pendukung oposisi dan pasukan keamanan telah memakan korban jiwa di sejumlah kota.

Di Douala, ibu kota ekonomi, setidaknya empat orang tewas ketika massa menyerang pos polisi.

Sementara di Garoua, yang berada dekat dengan kediaman rival utama Biya, Issa Tchiroma Bakary, dilaporkan sejumlah warga ditembak mati.

Bakary sendiri secara terang-terangan menuduh adanya penembak jitu yang menargetkan warga sipil di sekitar rumahnya.

Kehidupan publik di ibu kota Yaounde praktis lumpuh. Aktivitas ekonomi terhenti dengan banyaknya toko, sekolah, dan kantor yang tutup, sementara karyawan memilih untuk tidak berangkat kerja dan mengungsi di rumah akibat ketegangan.

Hasil Pemilu dan Sikap Oposisi

Biya dinyatakan memenangkan pemilu tanggal 12 Oktober lalu dengan perolehan suara 53,7%. Dia berhasil mengalahkan rival utamanya, Issa Tchiroma Bakary, seorang mantan sekutu, yang meraih 35,2% suara.

Bakary, yang sebelumnya telah mendeklarasikan kemenangan, menolak mentah-mentah hasil penghitungan resmi. Klaimnya ditepis oleh partai penguasa, Cameroon People's Democratic Movement (CPDM).

Pujian dan Kritik untuk Delapan Dekade Kekuasaan

Kemenangan Biya ini memicu reaksi yang sangat beragam. Di satu sisi, partai pemerintah menyambutnya sebagai kemenangan "penuh kebesaran dan harapan."

Di sisi lain, warga seperti Amungwa Nicodemus menyatakan ini adalah awal dari "mimpi buruk" baru, sambil mengkritik kondisi ekonomi yang memburuk dan praktik korupsi yang merajalela.

Pemerintahan Biya sejak 1982 memang diwarnai paradoks. Dia mendapat pujian atas perluasan akses pendidikan dan penyelesaian sengketa perbatasan.

Namun, di sisi lain, pemerintahannya dikritik tajam karena dianggap mengabaikan krisis separatis di wilayah berbahasa Inggris, tingginya pengangguran pemuda (mencapai 40%), infrastruktur yang buruk, serta pembatasan kebebasan berpendapat. Ketidakhadirannya yang sering di luar negeri juga menjadi bahan perbincangan dan rumor.