Diplomasi Harus Dikencangkan, DPR Soroti Eskalasi Konflik Timur Tengah

Jakarta, Sinata.id - Dentum konflik di Timur Tengah kembali menggema dan memantik kekhawatiran dunia. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, suara dari parlemen Indonesia ikut menyerukan kehati-hatian dan peneguhan jalur damai.

Anggota Komisi I DPR RI, Andina Theresia Narang, menilai perkembangan situasi tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan kawasan semata.

Serangan militer yang diarahkan ke wilayah Iran, menurutnya, telah memicu reaksi keras komunitas internasional dan membuka kemungkinan konflik yang lebih luas dengan konsekuensi global.

“Situasi di Timur Tengah harus disikapi dengan prioritas utama pada diplomasi dan dialog. Perang bukan solusi. Kita semua harus mengutamakan upaya damai untuk menjaga stabilitas, demi mencegah jatuhnya korban dan meminimalkan dampak yang lebih luas,” ujar Andina di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Ia menggarisbawahi bahwa eskalasi militer berpotensi menciptakan gelombang instabilitas baru, bukan hanya dari sisi keamanan, tetapi juga terhadap ekonomi global.

Ketegangan bersenjata, kata dia, dapat berimbas pada pasar energi, nilai tukar, hingga rantai pasok internasional yang selama ini sudah berada dalam tekanan.

Dalam konteks itu, Andina menyatakan dukungannya terhadap langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah Indonesia.

Ia memastikan DPR RI akan terus mendorong peran aktif Indonesia di berbagai forum internasional guna meredakan ketegangan dan membuka ruang dialog, termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bagi Andina, keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian bukan sekadar pilihan politik, melainkan bagian dari mandat konstitusi untuk turut menjaga ketertiban dunia. Karena itu, jalur bilateral maupun multilateral dinilai perlu dimaksimalkan agar konflik tidak berkembang menjadi krisis berkepanjangan.

Di dalam negeri, ia menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi intensif diperlukan untuk memitigasi dampak konflik terhadap Indonesia, terutama dalam menjamin perlindungan warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak.

Kesiapan evakuasi, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, hingga pemantauan situasi lapangan harus menjadi perhatian utama. “Keselamatan WNI adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Selain aspek perlindungan warga, Andina juga mengingatkan pemerintah untuk bersiap menghadapi potensi gejolak ekonomi. Fluktuasi harga energi, pergerakan nilai tukar, dan gangguan distribusi global harus diantisipasi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati serta responsif.