Jakarta, Sinata.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak konflik global terhadap perekonomian nasional.
Karena ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah, dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.
Menurut Puan, DPR telah mengingatkan pemerintah agar bersiap menghadapi kemungkinan dampak lanjutan dari memanasnya situasi global. Langkah antisipasi diperlukan agar tekanan terhadap perekonomian nasional dapat diminimalkan.
“Kami sudah meminta kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memitigasi dampak dari situasi global yang sedang terjadi saat ini,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Ia menilai dinamika geopolitik internasional berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia serta memengaruhi stabilitas ekonomi global. Kondisi tersebut, kata dia, perlu diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap ekonomi domestik.
Seiring dimulainya masa sidang DPR, komisi-komisi di parlemen akan meminta penjelasan dari mitra kerja pemerintah terkait langkah-langkah mitigasi yang telah disiapkan.
“DPR sudah mulai memasuki masa sidang. Komisi terkait nantinya akan meminta penjelasan kepada mitra kerja mengenai langkah-langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah,” jelasnya.
Pengawasan DPR juga akan diarahkan pada kesiapan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 agar tetap adaptif terhadap dinamika global.
Puan berharap pemerintah mampu menyesuaikan kebijakan fiskal dan ekonomi dengan perkembangan situasi internasional yang terus berubah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mitigasi yang komprehensif agar gejolak global tidak berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat.
Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga melalui kebijakan yang tepat serta koordinasi yang solid antar kementerian dan lembaga.
DPR, lanjut Puan, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pemerintah siap menghadapi potensi risiko ekonomi akibat dinamika geopolitik global. (A18)
Sumber: Parlementaria
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.