DPR Minta Perjanjian Dagang RI–AS Beri Manfaat Nyata bagi Ekonomi

Jakarta, Sinata.id - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menilai rencana perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat menjadi peluang strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Meski demikian, pemerintah diminta melakukan kajian menyeluruh agar kesepakatan tersebut benar-benar menguntungkan kepentingan nasional.

Menurut Anggia, kerja sama perdagangan itu berpotensi membuka ruang lebih luas bagi Indonesia untuk terlibat dalam rantai pasok global. Namun ia menegaskan, setiap kesepakatan internasional harus melalui analisis yang matang sebelum diputuskan.

“Komisi VI DPR RI melihat rencana kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika sebagai peluang strategis untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, sekaligus memastikan keterlibatan Indonesia dalam integrasi rantai pasok global,” kata Anggia saat dihubungi Parlementaria di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VI itu menekankan pentingnya penilaian yang seimbang terhadap manfaat perjanjian tersebut. Analisis tidak hanya melihat potensi peningkatan hubungan dagang kedua negara, tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh terburu-buru menerima kesepakatan tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh implikasi yang mungkin muncul.

Selain itu, DPR juga mendorong pemerintah untuk membuka secara jelas isi perjanjian kepada publik. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat memahami dampak dan konsekuensi dari kesepakatan perdagangan tersebut.

“Pemerintah perlu memaparkan secara komprehensif isi perjanjian itu agar publik mengetahui secara jelas dampak yang mungkin timbul, termasuk analisis yang menyertainya,” ujarnya.

Anggia menambahkan, setiap kerja sama perdagangan internasional harus sejalan dengan arah pembangunan ekonomi nasional. Salah satunya adalah mendukung kebijakan hilirisasi industri yang tengah didorong pemerintah.

Di sisi lain, Komisi VI DPR RI juga menaruh perhatian pada potensi dampak fiskal dari kesepakatan tersebut. DPR meminta pemerintah melakukan simulasi dan perhitungan yang cermat, terutama jika perjanjian memuat kemungkinan penghapusan tarif impor.

Menurut Anggia, langkah tersebut penting agar kebijakan perdagangan tidak menimbulkan tekanan terhadap penerimaan negara. (A18)

Sumber: Parlementaria

Komisi VI DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan perdagangan internasional. Tujuannya agar setiap perjanjian yang dibuat tetap berpihak pada kepentingan nasional dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia.