Gubernur Bobby Larang Rumah Sakit di Sumut Tolak Pasien

Medan, Sinata.id - Gubernur Sumut Bobby Nasution meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, sebuah pencapaian yang diraih dua tahun lebih cepat dari rencana dengan angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) mencapai 100,2%.

Dalam peluncuran ini, Bobby memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah untuk memastikan tidak ada lagi fasilitas kesehatan (faskes) yang menolak pasien dengan alasan kamar penuh.

Pada acara launching UHC Prioritas di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Senin (29/9/2025), Bobby Nasution menekankan pentingnya komitmen ini. Ia meminta Bupati dan Walikota untuk aktif memantau rumah sakit di daerahnya.

“Nggak ada alasan penuh, kalau kelas tiga dibilang penuh bisa naik ke kelas dua, tanpa tambahan biaya, biar tak ada alasan kepada pasien kamar penuh, atau kalau perlu Pak Bupati dan Walikota dicek rumah sakitnya, kalau kelas duanya penuh naik kelas satu, jadi nggak ada alasan rumah sakit (penuh),” tegasnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa esensi UHC bukan sekadar urusan administrasi, melainkan komitmen untuk melayani pasien hingga sembuh.

“Semua yang datang bisa sembuh, sehat dan dilayani, jangan nunggu lama-lama di IGD, ketika kamar penuh disuruh pulang, berarti UHC hanya mengcover rumah sakit tanpa bisa dilayani dengan baik,” ujar Bobby.

Lebih lanjut, Bobby menjelaskan fleksibilitas yang didapat masyarakat dengan program ini. Masyarakat Sumut kini dapat berobat di mana saja, bahkan lintas kabupaten/kota.

“Kalau ada anak kuliah di Yogya, Bandung, kalau sakit di daerah tempatnya kuliah, Ia bisa berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS (Kesehatan),” kata Bobby.

Pencapaian UHC Prioritas Sumut ini mendapat apresiasi tinggi dari BPJS Kesehatan. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun menyatakan bahwa Sumut merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang berhasil mencapai UHC.

“Dilihat dari pencapaian yang dicapai Sumut, pencapaiannya menggembirakan, maka kami apresiasi pak Gub serta jajaran, DPRD serta seluruh Pemkab dan Pemko,” kata David.

Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang mengcover 3,4 juta masyarakat tidak mampu. “Artinya lebih 20% penduduk Sumut ditanggung gotong royong antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.