Jakarta, Sinata.id – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai sebagai bukti nyata kegagalan pemerintah dalam mengendalikan kebutuhan pokok masyarakat di tengah situasi geopolitik global yang semakin memanas.
Sekretaris Daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta, Gus Fakhier, menilai eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu lonjakan harga energi, khususnya minyak mentah dunia, yang berdampak langsung terhadap penyesuaian harga BBM nonsubsidi di Indonesia.
Menurutnya, tekanan global tersebut semakin memperberat kondisi perekonomian nasional, terutama ketika postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai berada dalam situasi yang tidak stabil.
"Melihat kondisi yang semakin darurat ini, DPD GMNI DKI Jakarta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sejumlah program populis pemerintah," ujar Gus Fakhier saat dikonfirmasi Sinata.id, Rabu (10/6/2026).
Fakhier menjelaskan, penghentian sejumlah program tersebut diperlukan untuk menyelamatkan APBN sekaligus memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini menghadapi tekanan akibat kenaikan berbagai kebutuhan.
Adapun program yang dimaksud meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Program 3 Juta Rumah Rakyat.
"Program-program populis Prabowo-Gibran ini dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ketika APBN menghadapi tekanan dan dunia dihantam sentimen konflik Timur Tengah, pemerintah harus lebih realistis dalam menentukan prioritas anggaran," tegasnya.
Soroti Maraknya Praktik KKN
Sementara itu, Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se, menilai kondisi hukum dan politik saat ini masih diwarnai praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Menurutnya, ketidakpekaan pejabat publik maupun wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi masyarakat berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar.
"Situasi ekonomi saat ini membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Jika rakyat marah, jangan salahkan rakyat. Sebab, pemerintah dan DPR dianggap tidak mendengarkan keluhan masyarakat yang semakin hari semakin tertekan secara ekonomi," ujar Deodatus yang akrab disapa Bung Dendy.
Minta Pemerintah Kembali pada Amanat Konstitusi
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.