Impor 105 Ribu Pikap Disorot, Anggota DPR RI Curiga Ada Agenda Tersembunyi

Jakarta, Sinata.id – Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit mobil pikap dalam kondisi utuh atau completely built up (CBU) dari dua pabrikan India, yakni Mahindra dan Tata Motors, menuai sorotan tajam dari parlemen.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi arah pembangunan industri otomotif nasional.

Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, mempertanyakan urgensi impor dalam jumlah besar tersebut. Ia menilai langkah itu terkesan janggal, terutama jika kapasitas produksi kendaraan di dalam negeri dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan.

“Jika industri kita sanggup memproduksi, mengapa harus mendatangkan dari luar dalam skala masif? Ini bukan sekadar pembelian kendaraan operasional, melainkan soal komitmen terhadap industri nasional,” ujar Firman, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang kerap menegaskan pentingnya hilirisasi, penguatan sektor manufaktur dalam negeri, serta penciptaan lapangan kerja. Firman mengingatkan agar komitmen itu tidak berhenti sebatas retorika.

“Jangan sampai semangat kemandirian industri hanya menjadi slogan. Kalau realitasnya justru memperbesar impor, tentu publik berhak meminta penjelasan,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Firman menekankan, industri otomotif memiliki efek berantai yang luas. Tidak hanya sebatas perakitan kendaraan, sektor ini menopang industri baja, produsen komponen, pabrik ban, kaca otomotif, hingga ribuan pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai daerah.

Ia menilai impor kendaraan dalam bentuk utuh berisiko memotong rantai nilai tambah yang seharusnya dinikmati pelaku industri dan tenaga kerja domestik. Setiap unit kendaraan yang diproduksi di dalam negeri, kata dia, menghasilkan efek pengganda—mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga kontribusi pajak.

“Kalau kita memilih impor CBU, nilai tambah itu berpindah ke negara lain. Padahal, produksi dalam negeri memberi dampak ekonomi yang luas,” ujarnya.

Selain aspek ekonomi, Firman juga menyinggung potensi munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terbuka dan komprehensif terkait dasar pertimbangan impor tersebut, baik dari sisi teknis maupun ekonomi.

“Transparansi itu penting. Jika tidak dijelaskan secara rinci, wajar muncul pertanyaan publik—apakah ada kepentingan tertentu atau pertimbangan lain yang belum disampaikan?” katanya.