“Negara harus menunjukkan tanggung jawabnya lebih dulu melalui penyesuaian kontribusi PBI dan PBPU Daerah sebelum membebani peserta mandiri,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara bagi peserta mandiri, Edy berpandangan kenaikan iuran belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat masih tertekan, ditambah janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi.
“Jangan sampai masyarakat diminta membayar lebih tinggi, sementara komitmen penghapusan tunggakan yang dijanjikan belum dituntaskan. Kebijakan harus konsisten dan berkeadilan,” ucapnya.
Untuk peserta penerima upah, ia menilai mekanisme penyesuaian sebenarnya sudah berjalan secara alami melalui kenaikan upah minimum dan peningkatan gaji setiap tahun.
“Kontribusi peserta penerima upah otomatis naik seiring kenaikan penghasilan mereka. Jadi struktur kepesertaan harus dilihat secara utuh sebelum mengambil keputusan,” jelasnya.
Lebih jauh, Edy menekankan bahwa persoalan pembiayaan JKN tidak semata-mata soal besaran iuran. Tata kelola dan pengendalian biaya layanan kesehatan juga menjadi faktor krusial.
Ia mendorong penguatan negosiasi harga obat dan alat kesehatan serta perbaikan sistem klaim agar lebih efisien dan akuntabel.
“Kenaikan iuran tanpa reformasi tata kelola hanya menjadi solusi jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah pembenahan sistemik agar JKN berkelanjutan secara adil,” tegasnya.
Fraksi PDI-Perjuangan, lanjut Edy, tetap mendukung keberlanjutan JKN. Namun setiap kebijakan, katanya, harus transparan, proporsional, dan tidak menekan daya beli masyarakat.
“JKN adalah instrumen keadilan sosial. Keberlanjutannya penting, tetapi jangan sampai kebijakan yang diambil justru mengorbankan rakyat,” pungkasnya. (A18)
Sumber: Parlementaria
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.