Mulyadi menilai dana siap pakai harus tersedia sebelum bencana terjadi agar proses bantuan tidak terhambat oleh prosedur administratif.
“Bencana tidak bisa menunggu proses administrasi. Karena itu dana darurat harus sudah disiapkan sebelumnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kodam XX Tuanku Imam Bonjol Brigjen TNI Heri Prakosa Ponco Wibowo menyambut positif perhatian Komisi I DPR RI terhadap kesiapan Kodam yang baru terbentuk sekitar enam bulan lalu tersebut.
Ia berharap dukungan dari DPR dapat mempercepat pemenuhan berbagai kebutuhan operasional, termasuk pengadaan lahan serta penguatan satuan.
“Kunjungan Komisi I DPR RI ini menjadi angin segar bagi kami. Dukungan mereka sangat penting agar kesiapan operasional Kodam dapat dipercepat,” kata Heri.
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Menurutnya, pengalaman dari berbagai bencana sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan respons saat darurat, tetapi juga kesiapan sistem serta dukungan anggaran.
“Potensi bencana di Sumatera Barat masih tinggi. Karena itu kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi harus terus diperkuat,” ujarnya. (A18)
Sumber: Parlementaria
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.