Jakarta, Sinata.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan optimal di tengah dinamika geopolitik global.
Ia menilai perkembangan situasi internasional perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak pada keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia.
Puan menekankan pentingnya langkah evaluasi dan mitigasi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji.
Menurutnya, potensi risiko akibat situasi global harus dipetakan lebih awal sehingga langkah antisipasi dapat disiapkan sebelum pelaksanaan ibadah berlangsung.
“Dalam situasi geopolitik global seperti sekarang, pelaksanaan ibadah haji harus tetap dimaksimalkan. Namun, seluruh pihak terkait perlu melakukan evaluasi, mitigasi, dan langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi,” ujar Puan di Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Ia juga menegaskan DPR melalui komisi terkait akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan haji. Selain itu, DPR akan melakukan kajian terhadap perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan ibadah haji.
Pengawasan tersebut, kata Puan, merupakan bagian dari tanggung jawab DPR untuk memastikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia berjalan dengan baik. DPR juga akan mengevaluasi berbagai langkah yang ditempuh pemerintah agar penyelenggaraan ibadah haji tetap aman dan lancar.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh proses persiapan berjalan sesuai rencana. Dengan kerja sama yang solid, berbagai potensi kendala dapat diantisipasi lebih awal.
Puan berharap seluruh persiapan haji dilakukan secara matang sehingga jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Ia menegaskan keselamatan serta kenyamanan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Yang paling penting adalah memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia tetap terjamin agar pelaksanaan ibadah berjalan dengan baik,” kata Puan. (A18)
Sumber: Parlementaria
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.