Kinerja Pertanian Dinilai Jadi Teladan Keberhasilan Pemerintah

Balikpapan, Sinata.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan capaian sektor pertanian layak dijadikan contoh keberhasilan kerja pemerintah yang patut dibanggakan. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi pangan nasional, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri bangsa sebagai negara berdaulat.

Presiden menilai prestasi yang diraih tim ekonomi dan pertanian merupakan hasil nyata dari kerja kolektif pemerintah. Ia menekankan bahwa pencapaian tersebut bukan untuk berpuas diri, melainkan sebagai fondasi membangun bangsa yang yakin pada kemampuan sendiri dan tidak merasa inferior.

“Prestasi ini harus diakui sebagai hasil kerja yang membanggakan. Bukan soal menyombongkan diri, tetapi membangun bangsa yang percaya diri dan bangga pada kemampuannya,” ujar Prabowo, Selasa (13/1/2026).

Pernyataan itu disampaikan saat Presiden memberikan sambutan pada peresmian proyek Kilang Minyak Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

Prabowo menjelaskan, kemajuan sektor pertanian merupakan buah dari konsistensi kebijakan, kerja keras tim, serta sinergi antarkementerian dan lembaga sejak awal pemerintahan. Target swasembada pangan yang semula diperkirakan tercapai dalam empat tahun, menurutnya, berhasil direalisasikan dalam waktu yang lebih singkat.

Salah satu faktor penentu keberhasilan tersebut adalah keberanian pemerintah melakukan reformasi kebijakan, khususnya dengan menyederhanakan regulasi yang selama bertahun-tahun menghambat distribusi pupuk bersubsidi. Presiden mengungkapkan, sebelumnya birokrasi pupuk sangat berbelit sehingga menyulitkan petani, meski pupuk diproduksi oleh BUMN dan disubsidi negara.

“Dulu ada ratusan aturan, melibatkan banyak kementerian dan lembaga, bahkan dari pabrik ke petani perlu belasan tanda tangan. Akibatnya pupuk sulit sampai dan petani menjerit,” kata Prabowo.

Pemerintah kemudian memangkas seluruh regulasi yang dianggap menghambat. Saat ini, distribusi pupuk dapat dilakukan dengan mekanisme yang jauh lebih sederhana. “Sekarang cukup satu instruksi. Pupuk langsung ke petani, cukup menggunakan KTP dan persetujuan kepala desa,” ujarnya.

Reformasi tersebut, lanjut Presiden, berdampak luas. Selain mempermudah akses pupuk bagi petani, pemerintah untuk pertama kalinya mampu menurunkan harga pupuk hingga 20 persen tanpa mengganggu keberlanjutan industri pupuk nasional. Bahkan, volume pupuk yang terserap justru meningkat sekitar 700 ribu ton.