Selain itu, Anwar menyinggung perkembangan penanganan kasus Tragedi Kanjuruhan dan upaya pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non-yudisial.
“Investigasi mengungkap penggunaan kekuatan berlebihan aparat, dan pemulihan hak korban harus memulihkan martabat para penyintas,” kata Anwar.
Ia juga mengapresiasi peningkatan perlindungan saksi dan korban di Jawa Timur, yang menunjukkan lonjakan permohonan perlindungan nasional sebesar 27,51 persen hingga awal 2026.
Namun, ia mencatat tantangan masih ada, terutama rendahnya realisasi pembayaran ganti rugi dari pelaku. “Meski restitusi korban meningkat, pelaksanaan ganti rugi oleh pelaku masih menjadi pekerjaan rumah,” pungkasnya. (A18)
Sumber: Parlementaria
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.