Kritik untuk Pansus Rumah Singgah, Temuan Tak Didukung Data-Minim Bukti

Pematangsiantar, Sinata.id - Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait dugaan penyimpangan administrasi dan mark up dalam pembelian eks rumah singgah Covid-19 oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar menuai kritik. Laporan yang telah disampaikan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) itu dinilai belum didukung data, fakta, dan informasi yang memadai.

Kritik tersebut disampaikan Ketua Sumut Watch, Daulat Sihombing. Ia menyebut laporan Pansus tidak cukup kuat sebagai laporan pencarian fakta maupun laporan investigasi.

Sebelumnya, DPRD Kota Pematangsiantar membentuk Pansus pada rapat paripurna 29 Januari 2026 untuk menyelidiki dugaan penyimpangan prosedur administrasi serta indikasi mark up dalam pembelian eks rumah singgah Covid-19 senilai Rp14,53 miliar. Pansus beranggotakan sembilan anggota DPRD dari berbagai fraksi.

Hasil kerja Pansus kemudian disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada 26 Februari 2026, yang memutuskan agar laporan tersebut diteruskan ke Kejaksaan Agung RI.

Daulat mengapresiasi pembentukan Pansus sebagai langkah responsif DPRD dalam menanggapi isu yang berkembang. Namun, menurutnya, substansi laporan belum memenuhi unsur dasar penyelidikan yang lazim digunakan dalam proses pencarian fakta.

Baca: http://Temuan Pansus Ungkap Ada Mark Up Pembelian Rumah Singgah, Minta Diusut Kejagung

Ia menjelaskan, penyelidikan umumnya memuat unsur 5W+1H—apa yang terjadi, siapa pihak terkait, di mana dan kapan peristiwa berlangsung, mengapa hal itu terjadi, serta bagaimana prosesnya. Unsur-unsur tersebut, menurutnya, tidak tergambar secara jelas dalam laporan Pansus.

“Laporan Pansus tidak mampu menyuguhkan data, fakta dan informasi secara konkrit dan spesifik tentang apa sesungguhnya yang terjadi, apakah pelanggaran prosedur administrasi atau dugaan tindak pidana korupsi, siapa – siapa terduga pelakunya, bilamana kasus itu terjadi, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana duduk perkaranya,” ujarnya dalam keterangan resmi diterima Sinata.id, Senin (9/3/2026).

Dalam dokumen laporan Pansus yang disampaikan pada 26 Februari 2026, struktur laporan terdiri dari lima bab, mulai dari pendahuluan, tahapan dan alur kerja Pansus, dasar hukum, hasil temuan dan analisis hukum, hingga penutup.

Menurut Daulat, bagian yang paling krusial terdapat pada Bab IV mengenai hasil temuan dan analisis hukum. Pada bagian tersebut, Pansus mencatat sejumlah temuan, antara lain pembelian eks rumah singgah yang disebut dilakukan tanpa perencanaan, penetapan harga yang dinilai tidak melalui prosedur, kejelasan izin mendirikan bangunan (IMB), serta tidak diperolehnya sejumlah dokumen pendukung seperti warkah, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, maupun dokumen pinjam pakai atas objek bangunan.