“Komisi I perlu memanggil kementerian dan penyedia layanan. Duduk bersama, mencari solusi yang adil agar kebijakan ke depan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.
Dari langkah warga menggugat hingga dorongan parlemen untuk bertindak, isu kuota internet hangus kini bergerak dari keluhan personal menjadi agenda publik. Ia menjadi simbol perjuangan hak digital—tentang keadilan, transparansi, dan keberpihakan negara di tengah masyarakat yang kian terhubung. (A18)
Sumber: Parlementaria
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.