Wesly menyatakan bahwa gerakan nasional ini mendukung penghapusan kesenjangan akses keuangan, khususnya untuk warga di daerah.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pematangsiantar, berbagai program telah dijalankan seperti “Satu Rekening Satu Pelajar”, Hari Indonesia Menabung (HIM), One Villa One Agent (OVOA), serta edukasi pasar modal.
Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan masyarakat termasuk pelaku usaha, mahasiswa, serta kelompok wanita, dan sejalan dengan target inklusi keuangan nasional sebesar 91 persen pada 2025 dan 98 persen pada 2045 sesuai RPJMN 2025-2029.
Wesly menambahkan bahwa inklusi keuangan merupakan akses efektif dan berkelanjutan ke produk keuangan—meliputi perbankan, asuransi, investasi, dan teknologi finansial—dan literasi keuangan sangat diperlukan supaya masyarakat dapat memilih produk yang sesuai kebutuhan.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Pematangsiantar Sari Dewi Rizkiyani Damanik mengungkapkan, inklusi keuangan menjadi salah satu indikator utama pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 8 persen, sesuai target RPJMN 2025-2029.
