Teheran, Sinata.id - Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan komitmen negaranya untuk bekerja sama dengan sejumlah negara dalam operasi damai guna membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik.
Pernyataan itu disampaikan Macron saat berbicara di Universitas Yonsei, Korea Selatan, Jumat (3/4/2026). Ia menyebut, Prancis bersama mitra internasional tengah menyiapkan misi pengawalan kapal tanker dan kapal niaga agar dapat melintasi jalur tersebut dengan aman.
“Kami ingin membuka kembali Selat Hormuz,” ujar Macron.
Menurutnya, operasi tersebut akan sangat bergantung pada mekanisme dekonfliksi dengan Iran, terutama setelah tercapainya gencatan senjata atau situasi keamanan yang lebih stabil.
Macron menambahkan, tujuan utama kerja sama ini adalah memastikan proses gencatan senjata berjalan efektif serta membuka ruang negosiasi komprehensif. Selain itu, komunitas internasional diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap aktivitas nuklir, balistik, dan jaringan proksi Iran di kawasan.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak global. Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, yang kemudian berdampak pada lonjakan harga energi dunia.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan berbagai pernyataan terkait rencana negaranya dalam merespons situasi di Selat Hormuz, meski belum merinci langkah konkret.
Sementara itu, upaya internasional untuk mengamankan jalur pelayaran menghadapi tantangan setelah China memberi sinyal akan menggunakan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beijing menolak rancangan resolusi yang membuka peluang penggunaan kekuatan militer di kawasan tersebut.
Utusan China untuk PBB, Fu Cong, menilai penggunaan kekuatan militer justru berisiko memperburuk situasi.
“Langkah seperti itu akan melegitimasi penggunaan kekuatan yang melanggar hukum dan berpotensi memicu eskalasi lebih lanjut,” ujarnya.
Sebagai informasi, resolusi Dewan Keamanan PBB membutuhkan minimal sembilan suara setuju tanpa veto dari lima anggota tetap, yakni Inggris, China, Prancis, Rusia, dan AS.
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan pemungutan suara terhadap usulan yang diajukan Bahrain untuk melindungi pelayaran komersial di sekitar Selat Hormuz.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.