Kuala Lumpur, Sinata.id – Kepolisian Malaysia sedang memproses laporan kriminal yang dilayangkan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Laporan dengan nomor STTP/03012/24 itu dilaporkan ke Markas Besar Polisi Putrajaya, Selasa (2/12), dan menuduh PM Anwar melakukan tindakan yang mengancam kedaulatan negara.
Mahathir, 100 tahun, menuduh keputusan Anwar menandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) dengan Amerika Serikat melanggar konstitusi. Ia merujuk pada Pasal 124B, 124C, dan 124K KUHP tentang sabotase dan aktivitas merusak demokrasi parlementer.
“Tindakan ini mengabaikan kedaulatan Malaysia dan berpotensi menyeret negara ke dalam ketergantungan pada kekuatan asing,” tegas Mahathir dalam laporannya, seperti dikutip Malaysia Now. Ia menilai perjanjian itu dibuat tanpa pertimbangan kepentingan nasional yang matang.
Klaim Pelanggaran Kedaulatan
Dalam laporan setebal 12 halaman,Mahathir menyoroti empat klausul kunci dalam ART yang dinilai merugikan. Salah satunya mewajibkan Malaysia tunduk pada sanksi sepihak AS terhadap negara lain.
Klausul lain disebut membuka data lintas batas Malaysia yang berpotensi mengganggu regulasi domestik.
Mahathir juga menguraikan 14 dampak negatif ART, termasuk ancaman terhadap regulasi industri halal, kebijakan pemberdayaan Bumiputera, strategi sektor teknologi tinggi, serta kontrol ekspor mineral tanah jarang.
“Hal ini menghilangkan kewenangan Malaysia menentukan kebijakan luar negeri, ekonomi, dan penggunaan sumber daya strategis secara independen,” tandasnya.
Tuntutan Penyidikan Luas
Mahathir meminta polisi menyelidiki kemungkinanpenyalahgunaan kekuasaan, kelalaian tugas, dan pelanggaran kepercayaan oleh Anwar terkait keputusan strategis nasional.
Selain PM, ia juga meminta pemeriksaan terhadap Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Aziz, Jaksa Agung, serta seluruh tim negosiator ART.
Mahathir menegaskan perjanjian yang ditandatangani Anwar dan Presiden AS Donald Trump pada 26 Oktober lalu itu tidak sah. Menurutnya, Anwar tidak mendapat persetujuan dari Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat, Dewan Penguasa, dan eksekutif federal sebagai perwakilan sah Federasi Malaysia.
“Dokumen 400 halaman itu tidak pernah diungkap ke publik. Banyak klausul yang menyerahkan kedaulatan kita ke AS,” ujar Mahathir seperti dilansir Sinar Harian.
Pemerintah Bantah Tuduhan
Menteri Tengku Zafrul sebelumnya telah membantah bahwa ART akan mengesampingkan prioritas Bumiputera dalam kebijakan pemerintah dan perusahaan negara(GLC). Pemerintah menyatakan ART bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi, penyesuaian tarif, dan memperkuat kerja sama bilateral. (*)
