Jakarta, Sinata.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Purbaya, protes berlebihan terhadap program tersebut justru mengabaikan fungsi strategis MBG dalam pembangunan nasional.
“Orang sering protes MBG dan program lain. Padahal, itu adalah salah satu pilar dari program pembangunan Pak Presiden, yakni pemerataan dan stabilitas sosial-politik. Kalau itu tidak ada, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa tercipta,” ujar Purbaya dalam acara Economic Outlook 2026, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Purbaya menekankan arah pembangunan ekonomi Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, yang saling terkait: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, dan stabilitas sosial. Tanpa keseimbangan ketiga pilar ini, kata Menkeu, target pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai.
“Strategi pembangunan ekonomi Presiden Prabowo bisa dilihat dari banyak angle, tapi dari sisi Soemitronomics ada tiga: pertumbuhan tinggi, pemerataan, dan stabilitas sosial. Kalau salah satu hilang, pertumbuhan tidak akan tercapai,” jelasnya.
Program MBG, menurut Purbaya, berkontribusi langsung pada dua pilar sekaligus, yakni pemerataan kesejahteraan dan menjaga stabilitas sosial-politik. “MBG ini memang program yang dibutuhkan masyarakat. Jadi, jangan terlalu banyak protes,” tegasnya.
Stabilitas dan Pertumbuhan, Pelajaran dari 2025
Purbaya juga mengingatkan bahwa Agustus 2025 sempat terjadi gejolak ekonomi, sosial, dan politik di sejumlah daerah, yang menjadi pelajaran penting bahwa stabilitas dan pemerataan harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.
Sejak dilantik sebagai Menkeu pada September 2025, Purbaya langsung mendorong percepatan pertumbuhan melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Pemerintah juga meningkatkan likuiditas untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mempercepat belanja pemerintah pusat maupun daerah.
“Fiskal kita dorong, monetar kita dorong, private sector kita dorong juga. Itu yang membalikkan arah ekonomi kita di akhir 3 bulan tahun lalu,” ujar Purbaya.
Selain itu, pemerintah membentuk task force debottlenecking untuk memperbaiki iklim usaha. Semua pelaku bisnis bisa menyampaikan keluhan secara online, dan sidang mingguan dilakukan untuk menyelesaikan hambatan operasional.
“Kalau ini dijalankan terus, akhir tahun saya yakin hampir semua bottleneck di dunia bisnis akan hilang,” kata Purbaya.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.