Pematangsiantar, Sinata.id - Kelangkaan minyak goreng subsidi merek MinyaKita di Kota Pematangsiantar dikeluhkan masyarakat. Selain sulit diperoleh, harga jual di tingkat pedagang dilaporkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap kinerja distribusi, termasuk peran Bulog yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan situasi di lapangan. Pernyataan mengenai ketersediaan stok yang disebut aman dinilai tidak selaras dengan kondisi pasar.
Di sejumlah pasar tradisional, MinyakKita yang ditujukan sebagai alternatif terjangkau justru dijual dengan harga mendekati minyak goreng non-subsidi. Situasi ini berdampak pada meningkatnya beban pengeluaran rumah tangga.
Akademisi dari Universitas Simalungun (USI), Darwin Damanik menilai, terdapat kesenjangan antara informasi resmi dan realitas di masyarakat. Ia menyebut kondisi tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan pada jalur distribusi.
Menurutnya, gangguan distribusi perlu segera diakui agar dapat ditangani secara tepat. Ia juga mengidentifikasi adanya dua faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Yakni, meningkatnya pembelian dalam jumlah besar oleh masyarakat serta dugaan praktik spekulasi yang memanfaatkan celah pengawasan.
Darwin mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar segera mengambil langkah konkret. Upaya yang disarankan meliputi inspeksi mendadak pada rantai distribusi, pelaksanaan operasi pasar, keterbukaan data stok, serta penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
Ia menambahkan, kenaikan harga MinyakKita hingga mendekati produk non-subsidi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas intervensi pemerintah. (SN10)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.