Dengan adanya label tersebut, masyarakat bisa menilai secara langsung kualitas menu yang diberikan sekaligus memantau penggunaan anggaran.
Selain meningkatkan kepercayaan publik, kebijakan ini juga dinilai dapat mencegah potensi penyelewengan dalam pengadaan makanan.
Pengamat kebijakan publik menilai pendekatan yang dilakukan di Yogyakarta berpotensi menjadi model pelaksanaan MBG yang lebih akuntabel.
Dengan mencantumkan komposisi makanan, nilai gizi, dan harga secara terbuka, pemerintah daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program.
Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa transparansi tidak selalu memerlukan teknologi rumit. Cukup melalui label sederhana pada kemasan makanan, publik sudah bisa memperoleh informasi penting terkait program yang dibiayai oleh negara.
Jika model ini diterapkan secara luas, pelaksanaan program makan bergizi gratis di berbagai daerah berpotensi menjadi lebih terbuka, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat. [a46]
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.