Moody’s dan S&P Warning Skema Ekspor Satu Pintu Prabowo Bisa Tekan Ekonomi RI

Jakarta, Sinata.id – Lembaga pemeringkat internasional Moody's Ratings dan S&P Global Ratings memperingatkan potensi risiko dari rencana pemerintah Indonesia menerapkan skema ekspor satu pintu untuk komoditas strategis.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi investasi, perdagangan komoditas, hingga prospek peringkat kredit Indonesia.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), perusahaan di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan mengelola perdagangan ekspor komoditas strategis secara terpusat.

Presiden Prabowo Subianto menyebut kebijakan tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam sekaligus menekan praktik under invoicing dan transfer pricing yang dinilai selama ini menyebabkan kebocoran devisa negara.

Komoditas tahap awal yang masuk dalam skema tersebut meliputi batu bara, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), serta paduan besi (ferro alloy).

Moody’s Soroti Risiko Distorsi Pasar

Moody’s Ratings menilai sentralisasi ekspor komoditas dapat memberikan dampak negatif terhadap profil kredit perusahaan, khususnya di sektor pertambangan.

Dalam pernyataannya pada Kamis (21/5/2026), Moody’s menyebut kebijakan itu berpotensi meningkatkan risiko distorsi pasar dan memengaruhi persepsi investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Namun, Moody’s juga menilai kebijakan tersebut memiliki sisi positif karena berpotensi memperkuat arus devisa dan membantu menopang nilai tukar rupiah.

“Moody’s memandang rencana sentralisasi ekspor komoditas Indonesia sebagai negatif bagi kredit perusahaan tambang dan meningkatkan risiko distorsi pasar,” tulis lembaga tersebut.

S&P Khawatirkan Tekanan terhadap Ekspor

Sementara itu, S&P Global Ratings menyoroti dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional.

Menurut S&P, pengendalian ekspor secara terpusat dapat menekan volume perdagangan komoditas Indonesia, mengurangi penerimaan negara, serta memengaruhi neraca pembayaran.

Lembaga tersebut menilai kondisi itu berpotensi meningkatkan ketidakpastian terhadap prospek peringkat kredit Indonesia.

“Rencana Indonesia untuk mengendalikan pengiriman komoditas secara terpusat dapat menekan ekspor, mengurangi pendapatan pemerintah, serta memengaruhi neraca pembayaran,” tulis S&P.

S&P juga memperingatkan kebijakan tersebut berpotensi menghambat perdagangan sejumlah komoditas utama Indonesia, seperti batu bara, CPO, nikel, dan ferro alloy.