Jakarta, Sinata.id — Isu keterlibatan Indonesia dalam forum perdamaian internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat kembali memicu perdebatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto siap mempertimbangkan mundur dari Board of Peace, forum internasional yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump, apabila lembaga tersebut tidak benar-benar memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Cholil Nafis, setelah pertemuan sejumlah tokoh organisasi masyarakat Islam dengan Presiden di Istana Kepresidenan.
Menurut Cholil, kepala negara memberi sinyal bahwa partisipasi Indonesia dalam forum tersebut tidak bersifat mutlak. Bila arah kebijakan lembaga itu tidak sejalan dengan kepentingan kemanusiaan, khususnya bagi Palestina, Indonesia siap mengambil langkah tegas.
“Presiden siap keluar dari Board of Peace jika forum itu tidak memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” kata Cholil.
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sebelumnya memang menuai berbagai respons di dalam negeri. Forum yang dibentuk untuk mendorong proses perdamaian dan rekonstruksi di Gaza itu juga melibatkan sejumlah negara dalam misi stabilisasi kawasan.
Namun dinamika geopolitik terbaru—terutama eskalasi konflik di Timur Tengah—membuat sebagian kalangan mempertanyakan efektivitas dan arah politik dari forum tersebut.
Sejumlah tokoh nasional dan pemimpin organisasi masyarakat mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Meski demikian, Cholil Nafis mengatakan belum ada keputusan final terkait apakah Indonesia akan tetap bertahan atau keluar dari forum tersebut. Ia juga tidak menjelaskan apakah perkembangan konflik terbaru di Timur Tengah turut mempengaruhi pertimbangan pemerintah.
Yang jelas, pemerintah disebut masih mencermati arah kebijakan forum itu sebelum menentukan langkah berikutnya.
Di sisi lain, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut sebelumnya dipandang sebagai kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses diplomasi perdamaian global, termasuk rencana stabilisasi dan rekonstruksi Gaza. [a46]
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.